Jokowi minta KPU merencanakan dan melakukan pengadaan tepat waktu dan tepat jumlah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024 nanti. Sebab, kata dia, hal-hal teknis terkait penyelenggaraan pemilu pun bisa berubah menjadi politis.

“Saya perlu mengingatkan bahwa hal-hal teknis itu bisa menjadi politis. Hati-hati. Sekali lagi, hal-hal teknis bisa menjadi politis. Sehingga ini kita harus hati-hati,” kata Jokowi di Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Jokowi meminta agar KPU merencanakan dan melakukan pengadaan secara tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan persiapan yang detail tersebut, ia berharap berbagai keributan dan permasalahan di lapangan nanti bisa dihindari.

“Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan-keributan di lapangan. Hal kecil-kecil ini kalau kita tidak detil mengikuti menyelesaikan bisa menjadi persoalan di lapangan, menjadi keributan-keributan di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya melakukan efisiensi dan transparansi sehingga semuanya menjadi terbuka. Lebih lanjut, Jokowi juga meminta KPU untuk memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis. Hal ini penting agar setiap tahapan memiliki koridor hukum yang jelas.

“Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul,” tambahnya.