Pemerintah akan menerbitkan Perppu untuk mengakomodasi provinsi baru di Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tengah bersiap merekrut komisioner dan staf untuk Bawaslu di empat provinsi baru di Papua. Provinsi baru itu akan mengikuti pemilu 2024 setelah pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu pada awal Desember 2022.

"Kami harus menyiapkan diri untuk proses ini, termasuk menyiapkan SDM. Kalau Perppu-nya keluar, maka semua akan berjalan prosesnya," kata Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty kepada wartawan, Selasa (29/11/2022).

Empat provinsi baru itu adalah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pemerintah kini tengah merancang Perppu Pemilu untuk mengakomodasi empat provinsi agar bisa ikut Pemilu 2024.

Lolly melanjutkan, untuk posisi komisioner, pihaknya kini sedang melacak nama-nama yang sebelumnya pernah melamar menjadi komisioner. Biasanya pelamar posisi komisioner adalah orang-orang yang pernah menjabat komisioner di tingkat kabupaten maupun komisioner KPU.

"Itu kan ada mereka yang sudah punya pengalaman kepemiluan, tapi tidak terpilih dalam seleksi," katanya. Kendati begitu, dia memastikan proses seleksi akan tetap dilakukan secara profesional dan terbuka.

Pihaknya juga tengah mempersiapkan staf untuk Bawaslu di empat provinsi itu. Dia memastikan, baik komisioner maupun staf yang akan direkrut adalah orang-orang yang berdomisili di provinsi itu.

Lolly menambahkan, selain soal SDM, pihaknya juga tengah merancang penganggaran untuk Bawaslu di empat provinsi itu. "Harus kami pastikan support anggarannya karena butuh infrastruktur kantor dan jajaran sekretariat," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menargetkan Perppu Pemilu rampung dan disahkan pada awal Desember 2022. "Target kami akhir bulan ini atau awal Desember. Paling lama awal Desember," ujar Tito di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/11/2022).