WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang sebagai satu di antara percontohan desa antikorupsi.

Desa Banyubiru sendiri mendapatkan nilai tertinggi dari 10 desa anti korupsi di seluruh Indonesia.

Penetapan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri saat peluncuran program Desa Antikorupsi di lapangan Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang pada Selasa (29/11/2022).

Dari acara itu, turut hadir Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, para kepala daerah yang desanya terpilih menjadi desa percontohan, dan kepala desa termasuk kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji.

Firli mengatakan, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja.

Desa Banyubiru mendapat kriteria istimewa dengan nilai 96,75 atau yang paling tinggi dari 10 Desa Antikorupsi yang dirilis KPK hari ini.

Firli Bahuri memaparkan, ada lima indikator untuk menjadi Desa Antikorupsi, yakni pelaksanaan peraturan tentang gratifikasi dan suap menyuap, penguatan layanan publik, pengawasan kepala desa terhadap perangkat desa dan masyarakat, penguatan partisipasi masyarakat dan terakhir kearifan lokal, serta budaya lokal desa.

Kemudian di tingkat provinsi, Firli menyebutkan gubernur sebagai pemangku kebijakan tertinggi di provinsi harus memastikan daerahnya bersih dari korupsi.

Terutama dalam penyusunan dan pengesahan anggaran yang kerap terjadi tindak penyelewengan.

Firli pun mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang telah menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme seperti slogan yang diciptakannya saat pertama kali menjadi Gubernur Jawa Tengah yaitu 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' atau Tidak Korupsi dan Tidak Bohong (berkhianat).

"Gubernur memastikan bahwa di dalam pengesahan dan penyusunan anggaran, harus clear tidak ada korupsi, tidak ada uang ketok palu, itu yang harus dilakukan oleh gubernur. Kalau Pak Ganjar sudah melaksanakan, maka kita berterima kasih," kata Firli dalam konferensi pers di Desa Banyubiru, Selasa (29/11/2022).

Lebih lanjut Firli menjelaskan, dalam lingkup pencegahan antikorupsi yang lebih luas peran seorang gubernur menjadi sangat penting terkait kasus penyelewengan yang terjadi di lingkungan jajarannya seperti korupsi, gratifikasi hingga pungutan liar.

"Peran gubernur harus memastikan ada kemudahan pelayanan investasi dan juga tidak ada pungutan liar seketika menerbitkan izin. Kalau Pak Ganjar sudah melakukan itu, kita terima kasih karena itulah cita-cita kita bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi," sebut Firli.

Pada kesempatan yang sama Ganjar mengatakan, menciptakan budaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme bukan hal yang sulit asal ada kemauan dan kesadaran untuk tidak melakukan penyelewengan. Hal itu pun ditekankan Ganjar kepada jajarannya di tingkat kabupaten dan kota.