Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membeberkan beberapa alasan tak mengungkap nama para mafia minyak goreng, kendati sebelumnya Menteri Perdagangan M Lutfi menyatakan akan dibuka ke publik.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan menjelaskan alasan pertama masalah bukti. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebelumnya memang sudah menyiapkan bukti yang cukup agar mafia itu diungkap.

Namun, niat itu diurungkan karena penegak hukum menilai bukti yang diberikan Kementerian Perdagangan belum cukup kuat.

-

-

"Ternyata dari sisi penegak hukum bukti-bukti tersebut belum mendukung untuk dilakukan," katanya saat ditemui di Kantor DPR RI, Rabu (30/3).

Kedua, aturan. Ia mengatakan pengungkapan nama mafia minyak goreng juga terkendala aturan.

Ia mengklaim pihaknya sudah menemukan indikasi kuat terjadi aksi terstruktur yang dilakukan mafia minyak goreng itu. Salah satunya, penimbunan minyak goreng.

Tapi, dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, definisi penimbunan harus dilakukan selama 3 bulan.

[-]

"Kalau baru seminggu nimbun engga bisa dikategorikan penimbunan, engga kuat jadinya kita. Orang terbukti sudah ketemu, ada beberapa perusahaan yang sudah kami sanksi. Tapi berbalik ke kami, ternyata engga cukup bukti karena unsur hukum tidak terpenuhi," ujar dia.

Oke mengaku tidak bisa membuka data tersebut ke publik karena payung hukum yang bisa dipakai untuk menjerat belum cukup kuat. Oleh karena itu, dalam rapat dengan Komisi VI hari ini juga diusulkan untuk memperkuat Perpres Nomor 71.

"Kalau dibuka di publik belum tentu dia salah, hayo, bahaya itu. Makanya diserahkan sepenuhnya tapi belum ada payung hukum yang cukup untuk menjerat," kata dia.

Oke menambahkan bahwa kata 'mafia' dipakai Lutfi agar lebih komunikatif kepada masyarakat. Tapi yang dimaksud Lutfi, lanjut dia, adalah pemain nakal yang mengganggu distribusi minyak goreng ke warga.

(wel/agt)