Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Pertahanan Susaningtyas Kertopati mengatakan, rotasi matra dalam pergantian Panglima TNI dibutuhkan guna semangat berkeadilan dalam tubuh militer. Hal itu disampaikan, mengingat masa dinas Jendertal TNI Andika Perkasa yang sudah mau berakhir dan penggantinya masih menjadi tanda tanya publik.

“Ada baiknya rotasi itu dilakukan. Rotasi matra itu penting, untuk apa? supaya berkeadilan,” kata wanita yang kini menjabat Ketua DPP Partai Perindo ini saat diskusi Diponegoro Forum 29 yang bertajuk 'Panglima TNI Baru dan Pekerjaan Rumah Sektor Pertahanan' di Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2022).

Wanita karib disapa Nuning ini menambahkan, sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dua dari tiga matra TNI sudah pernah diberi kepercayaan sebagai Panglima TNI. Tercatat, dari matra darat mulai dari Jenderal TNI Moeldoko, Gatot Nurmantyo dan Andika Perkasa. Sedangkan dari matra udara terdapat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. 

Berdasarkan catatan tersebut, hanya matra laut yang belum pernah mendapat mandat Jokowi. Padahal, menurut Nuning, saat ini Jokowi sangat sering menggaungkan tentang kekuatan maritim Indonesia.

“Pak Jokowi selalu mengedepankan maritim, kejayaan maritim.Jadi itu apabila TNI AL yang jadi,” jelas dia.

Senada dengan Nuning, Pengamat intelijen Ridlwan Habib menyatakan, sosok pengganti Panglima TNI tetap harus harus mampu memahami proses politik yang terjadi di Indonesia. Terlepas dari matra apa pun, mereka diharap tidak hanya sekadar memahami soal kemiliteran semata.

"Panglima TNI harus memahami hal itu. Bukan berpolitik praktis ya. TNI harus tetap berada di atas semua golongan, di atas semua partai politik dan tidak boleh memihak salah satu partai politik, tetapi tentu harus memahami dinamikanya,” harap Ridlwan dalam diskusi senada.

Ridlwan beralasan, hal itu dibutuhkan sebab Indonesia akan menghadapi dinamika Pilpres dan Pemilu yang akan berpengaruh pada stabilitas keamanan. Oleh karenamya, Panglima TNI selanjutnya harus mampu memahami dinamika dan proses terkait.

Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa merevisi syarat usia dan tinggi badan calon taruna dan taruni TNI saat menghadiri sidang Pemilihan Terpusat Penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI di Magelang, Jawa Tengah yang terlaksana beberapa waktu lalu.