Seandainya PSI berhasil masuk parlemen di 2024, isu utama apa yang akan dibawa, terkait legislasi, misalnya?

Nah, yang pertama kita akan kritisi betul, betul-betul dicek soal anggaran. Jadi gini, kami kan saat ini sudah ada di DPRD tingkat satu, tingkat dua. Dan dari situ saja kita bisa melihat bahwa kalau tidak diteliti satu-satu per item enggak dikritisi. Ada banyak pemborosan anggaran, misalnya.

Itu baru levelnya daerah yang anggarannya paling besar kalau Jakarta Rp 80 triliun sekitar begitu ya. Nah ini kan bicara soal nasional, apalagi uangnya lebih banyak.

Kita di uang yang lebih kecil saja di pemprov atau pemkab itu banyak sekali hal-hal yang kami protes karena misalnya, lagi pandemi ngapain sih belanja yang nggak perlu, begitu kan? Atau lagi pandemi ngapain naik gaji dulu di saat orang lain lagi susah, misalnya. Atau baru belanja hal yang sama tahun lalu, kenapa tahun ini belanja hal yang itu lagi?

Misalnya yang pernah kami kritisi, kalau di DKI Jakarta ya, komputer mainframe yang sebesar ruangan, itu enggak perlu tiap tahun dibeli, kenapa dianggarkan lagi? Itu misalnya ya. Atau teman-teman kompak menolak, misalnya pin emas di awal pelantikan dan sebagainya.

Nah jadi itu itu di level daerah itu saja sudah banyak hal-hal yang menurut kami ini harusnya bisa enggak usah dianggarkan, nggak usah dibelanjakan itu, tapi bisa dialihkan ke yang lain yang lebih penting, gitu kan?

Di level nasional bagaimana?

Nah itu baru level daerah gitu, kok kita di level nasional, di level DPR RI kita sejak 2009 sampai sekarang tidak mendengar adanya perdebatan yang substansial mengenai anggaran? Coba, nggak ada loh berita-berita itu, kita enggak dengar sama sekali gitu kan?

Ini ada apa, gitu kan? Kalau kita di daerah saja perdebatannya bisa begitu keras gitu ya, soal ini anggaran membuat apa, kenapa di level nasional kita tidak mendengar perdebatan yang sama? Apakah semuanya setuju-setuju saja, gitu kan?

Jadi kami yakin pasti itu banyak yang tidak efisien. Kalau anggaran bisa diefisienkan bukannya tidak mungkin iuran BPJS bisa lebih rendah, gitu kan? Saat ini misalnya kita masih suka dapat laporan ada anak-anak yang tidak bisa menebus ijazahnya, ijazahnya masih ditahan, itu bisa ke situ.

Anggaran pendidikan besar 20 persen, tapi studi banding ke luar negeri anggota dewan juga masuk di situ, gitu kan? Pelatihan-pelatihan PNS juga masuk di situ, ya kan? Harus diteliti lagi nih, dipretelin lagi nih. Jadi kami kalau masuk, yang paling pertama kita mau teropong, mau bedah lebih dalam adalah soal penggunaan anggaran. Mana yang enggak perlu dan mana yang betul-betul kita perlukan.

Soal legislasi?

Kalau soal regulasi, terus terang hari ini sebenarnya Indonesia sudah punya banyak banget regulasi. Malah bisa dikategorikan sebagai over regulated dan saling tumpang tindih, saling ngunci. Yang kita perlukan justru sebenarnya adalah peraturan yang lebih efektif dan implementasinya.

Karena banyak peraturan, tapi implementasinya di lapangan lain banget. Kita nggak butuh lebih banyak lagi aturan, udah over regulated malah. Orang mau ngapa-ngapain jadi susah. Yang perlu kita lakukan adalah penyederhanaan, tapi plus implementasi.