Jakarta, CNN Indonesia --

Facebook resmi melarang militer Myanmar menggunakan platform Facebook dan Instagram. Kebijakan itu keluar setelah ada demonstrasi massal akibat kudeta militer Myanmar.

Facebook mengaku memperketat penggunaan aplikasinya di Myanmar sebagai keadaan darurat dan tetap fokus pada keselamatan masyarakat Myanmar.

"Hari ini, kami melarang militer Myanmar (Tatmadaw) dan entitas negara, serta media yang dikendalikan militer dari Facebook dan Instagram," ujar Direktur Kebijakan Facebook APAC, Rafael Frankel dalam postingan blog.

-

-

Frankel berkata berbagai peristiwa sejak kudeta 1 Februari 2021, termasuk kekerasan mematikan, telah memicu perlunya pelarangan akses bagi militer Myanmar.

"Kami percaya risiko mengizinkan Tatmadaw di Facebook dan Instagram terlalu besar," ujarnya.

Selain itu, Frankel juga menyampaikan pihaknya telah melarang entitas komersial yang terkait dengan Tatmadaw untuk beriklan di Facebook atau Instagram dilansir Reuters.

Facebook menggunakan laporan Misi Pencari Fakta PBB tentang Myanmar tahun 2019, tentang kepentingan ekonomi Tatmadaw, sebagai dasar untuk memandu upaya itu, serta dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

"Larangan ini akan tetap berlaku tanpa batas waktu," kata Frankel.

Lebih lanjut, Frankel menjelaskan ada empat faktor yang melatari Facebook menghapus konten dan halaman Tatmadadaw.

Pertama, Tatmadaw memiliki sejarah tentang pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah.

Tatmadaw dianggap bertanggungjawab atas potensi kekerasan di masa depan di Myanmar, karena mereka beroperasi tanpa kendali dan dengan kekuatan yang luas.

Kedua, sejarah Tatmadaw tentang konten di platform dan pelanggaran perilaku yang membuat Facebook berulang kali menegakkan kebijakan untuk melindungi komunitasnya.

Ketiga, akun militer Myanmar sedang melakukan pelanggaran kebijakan perusahaan sejak melakukan kudeta 1 Februari 2021.

"Empat, kudeta sangat meningkatkan bahaya yang ditimbulkan oleh perilaku di atas, dan kemungkinan ancaman online dapat menyebabkan kerugian offline," kata Frankel.

Frankel menambahkan tindakan itu didasarkan pada langkah-langkah yang telah kami ambil dalam beberapa tahun terakhir untuk mencegah Tatmadaw menyalahgunakan platformnya. Pada tahun 2018, Facebook melarang 20 individu dan organisasi terkait Tatmadaw, termasuk Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, karena peran mereka dalam pelanggaran berat hak asasi manusia.

Kemudian, menghapus setidaknya enam jaringan Perilaku Inauthentic Terkoordinasi yang dijalankan oleh Tatmadaw dari 2018 hingga 2020.

Sejak kudeta, Facebook juga menyampaikan telah menonaktifkan Halaman Tim Informasi Berita Sejati Tatmadaw, serta Halaman Langsung MRTV dan MRTV karena terus melanggar kebijakan perusahaan yang melarang koordinasi kerusakan dan hasutan untuk melakukan kekerasan.

"Kami juga telah mengurangi distribusi konten pada setidaknya 23 halaman dan profil yang dikendalikan dan atau dioperasikan oleh Tatmadaw sehingga lebih sedikit orang yang melihatnya," tutur Frankle.

(jps/mik)

[-]