Jakarta, CNBC Indonesia - Perum Bulog mengungkapkan rencana impor beras untuk menambah cadangan mereka. Rencana ini langsung memicu pro-kontra mengingat impor bisa berdampak kepada harga hingga jutaan nasib petani.

Rencana impor disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dalam rapat dengar dengan Komisi IV DPR serta Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo, Rabu (24/11/2022).

-

-

Arief menjelaskan Bulog perlu meningkatkan stok sampai 1,2 juta ton hingga akhir tahun 2022. Per 22 November 2022, Bulog tercatat memiliki stok sebanyak 594.856 ton beras, berupa medium (CBP) dan premium (komersial).

Jika tidak menambah pasokan maka stok Bulog bisa menipis hingga 342801 ton. Padahal, ada risiko harga naik dan kejadian luar biasa seperti gempa yang bisa memakan cadangan beras.

Rencana impor beras Bulog langsung mengundang pro dan kontra. Anggota DPR Komisi IV Haerudin mengingatkan Bulog untuk tidak gegabah impor. Pasalnya, ada nasib petani yang dipertaruhkan. Impor bisa menurunkan harga beras dalam negeri sehingga keuntungan petani berkurang.

"Kita itu bertani pada puncaknya masa tanam, harga beras sangat mahal sehingga petani susah. Tetapi pada puncak musim panen harga rendah, mereka mendapatkan harga yang rendah. Artinya tidak dapat keuntungan, bisa kita pikrikan ini," tutur Haerudin. rapat dengar dengan Komisi IV DPR, Rabu (24/11/2022).

Berdasarkan data, jumlah pekerja di sektor pertanian, kehutanan, dam perikanan mencapai 38,23 juta. Jumlah tersebut setara dengan 29,76% total pekerja di Indonesia.

Peneliti Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) Hasran mengatakan impor beras perlu mempertimbangkan sejumlah kondisi mulai dari ketersediaan beras hingga harga beras nasional.

"Impor perlu dipertimbangkan apabila dihadapkan oleh tiga kondisi. Pertama ketersediaan cadangan beras tidak mencukupi hingga waktu panen tiba dan kedua, harga beras mengalami peningkatan baik di pasar tradisional maupun di supermarket," tutur Hasran, kepada CNBC Indonesia.

Dia menambahkan impor beras juga diperlukan jika harga beras nasional lebih mahal dibandingkan harga beras di pasar internasional.

Foto: Kementerian Pertanian
Produksi beras