Para anggota KAHMI harus menjunjung tinggi nilai serta norma berlaku di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Ppolhukam), Mahfud MD, meminta Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dapat menjadi teladan politik yang berkeadaban di Indonesia. "KAHMI harus memberikan contoh menjadi teladan yang baik atas politik demokrasi yang berkeadaban di Tanah Air," katanya dalam Musyawarah Nasional ke-XI KAHMI di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (25/11/2022).

Dia menjelaskan, dalam politik demokrasi berkeadaban itu, para anggota KAHMI harus menjunjung tinggi nilai serta norma-norma yang berlaku di Indonesia. "Sehingga, silakan saja berpolitik, akan tetapi tetap harus berkeadaban; tidak boleh melakukan fitnah apalagi menghina lawan politiknya," ucap Mahfud.

Eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga meminta agar KAHMI kembali kepada cita-cita para pendahulunya yakni senantiasa menciptakan kader bangsa yang mengurus pemerintahan pada berbagai tingkatan. Mahfud juga berharap penyelenggaraan Munas XIKAHMIberakhir dengan damai sertamemberikan kesejukan, baik diinternal organisasi maupun masyarakat secara luas.

"Nilainya, pada saat itu berpikir bagaimana caranya Indonesia betul-betul merdeka, sehingga anak-anak Islam bisa masuk ikut mengurus pemerintahan ini; dan sekarang pintunya sudah terbuka luas tinggal kembali pada diri sendiri apakah mau berkhianat pada nilai itu atau tidak," jelas Mahfud.

Menurut dia, berbagai perbedaan merupakan hal biasa yang terjadi serta dapat menjadi dinamika dalam setiap penyelenggaraan munas para alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu. "Saya berharap agar ini berakhir seperti munas sebelumnya, ramai, kasak-kusuk, biasalah dinamika, dan itu bagus. Akan tetapi, setelah selesai (munas) ini KAHMI tetap satu," ujar Mahfud.

Munas KAHMI ke-XI dijadwalkan dibuka Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat. Selain itu, hadir pula dalam Munas XI KAHMI, yaitu Wapres ke-10 dan ke-12 RI M Jusuf Kalla, eks ketua DPR Akbar Tandjung, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, serta calon presiden Anies Rasyid Baswedan.