JAKARTA - Penyaluran bansos kenaikan harga BBM atau BLT BBM dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) masih diwarnai ketidaksesuaian data penerima.

Dalam laporan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menemukan data ganda penerima BLT BBM dan BPNT yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada keluarga penerima manfaat di wilayah itu sebanyak 2.610 keluarga.

"Berdasarkan laporan tim lapangan, data ganda dan data yang tidak valid penerima bantuan sosial di Sumenep sebanyak 2.610 keluarga," kata Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Pemkab Sumenep Achmad Zulkarnaen di Sumenep, Jawa Timur seperti dilansir Antara, Senin (21/11/2022).

BACA JUGA:Pencairan BLT BBM Tahap 2, Berikut Cara Ajukan Jadi Bantuan 

Dia menjelaskan temuan adanya data ganda dan data tidak valid penerima bantuan tersebut, saat petugas dari PT Pos di Kabupaten Sumenep melakukan pencairan kepada penerima bantuan.

Achmad Zulkarnaen menjelaskan yang dimaksud dengan data adalah satu orang terdata dua kali atau lebih, sedangkan data yang tidak valid adalah data yang tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan, di antaranya aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri dan warga yang telah meninggal dunia.

"Data penerima bantuan sosial ada yang berstatus sebagai ASN, bahkan ada yang menjadi anggota TNI-Polri," katanya.

Terkait temuan data ganda dan data yang tidak valid itu, Achmad Zulkarnaen menyatakan akan menghapus data tersebut dan diperbarui.

Ketua Satgas Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Pos Kantor Cabang Sumenep R. Shoifuddin membenarkan adanya data penerima bantuan sosial yang ganda dan tidak tepat sasaran.

"Memang benar seperti itu, namun khusus data ganda dan data salah sasaran, pencairan bantuan tersebut kami tangguhkan," katanya.

 

Baca Juga: Menuju Society 5.0, Ini Skill yang Harus Dimiliki Para Lulusan Universitas