Pupuk Kaltim pastikan distribusi pupuk aman selama Musim Tanam Pertama 2023

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Topik ketersediaan stok pupuk nasional menjadi salah satu yang disebut dalam pidato yang disampaikan Presiden RI, Joko Widodo saat momen pembukaan KTT G20 di Bali pada Selasa, (15/11/2022) lalu.

Presiden Jokowi menyebut bahwa permasalahan soal pupuk tidak bisa disepelekan dan harus segera diambil langkah konkrit untuk menjamin stok pupuk tercukupi dengan harga terjangkau agar tahun depan kondisi gagal panen bisa dihindari dan ketahanan pangan bisa tetap dijaga.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, pemerintah menyadari betapa pentingnya peran industri pupuk dalam urusan ketahanan pangan. Karena itu, ia mengatakan sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dari beberapa BUMN yang berkepentingan dalam penyediaan pupuk berkualitas yang meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan, termasuk untuk PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai induk perusahaan PT Pupuk Kaltim (PKT).

Lima anak perusahaan Pupuk Indonesia tercatat dapat menghasilkan total 14.012.500 ton pupuk per tahun yang terdiri dari NPK, SP-36, UREA, ZA, dan ZK, serta menghasilkan produk non pupuk seperti Amoniak, Asam Fosfat, Asam Sulfat yang berjumlah total 8.694.000 ton per tahun.

Berdasarkan data terbaru per tanggal 15 November 2022, stok pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk jenis Urea dan NPK saat ini tercatat sebanyak 720.552 ton dengan rincian pupuk Urea sebanyak 437.770 ton dan pupuk NPK sebanyak 282.782 ton.

Selain penyediaan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga terus meningkatkan ketersediaan pupuk dengan memperluas kios pupuk non-subsidi.  

“Sebagai produsen pupuk, Pupuk Indonesia memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan berusaha menjaga harga pupuk komersial atau non subsidi tetap terjangkau, dengan berusaha menetapkan harga di bawah dari harga pasaran internasional. Pupuk Indonesia juga siap memenuhi kebutuhan pupuk petani sesuai dengan penugasan pemerintah serta mendistribusikannya kepada petani yang berhak,” ujar Bakir Pasaman, Direktur Utama Pupuk Indonesia.

Sementara itu, Pupuk Kaltim (PKT) telah  memastikan bahwa produksi dan distribusi pupuk aman selama periode Musim Tanam Pertama 2023 (Maret-April 2023). Per tanggal 15 November 2022, sebanyak 105.070 ton stok pupuk urea bersubsidi dan 6.033 ton NPK formula khusus, serta 172.959 ton pupuk urea non subsidi dan 42.014 NPK non subsidi telah tersedia di gudang-gudang PKT yang tersebar di sejumlah wilayah tanggung jawab perusahaan.

Seperti yang diketahui, PKT bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di delapan wilayah, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat. Karena itu, sesuai dengan komitmennya sejak awal, untuk menyukseskan musim tanam perdana tahun depan, sekaligus untuk meminimalisir dampak krisis pangan yang diprediksi akan terjadi, PKT akan terus memonitor dan memastikan ketersediaan stok dan distribusi pupuk.

Dari jumlah stok pupuk nasional yang tersedia, PKT menyediakan stok pupuk urea bersubsidi sebanyak 24 persen, pupuk subsidi NPK formula khusus sebanyak 100 persen serta pupuk urea non subsidi sebanyak 35 persen dan NPK formula khusus non subsidi sebanyak 36 persen.

Sementara terkait distribusi pupuk, hingga tanggal 15 November, PKT telah menyalurkan 551.271 ton pupuk urea bersubsidi dan 9.100 ton pupuk NPK bersubsidi. Selain itu, PKT juga telah menyiapkan 214.973 ton pupuk non subsidi di seluruh wilayah pemasaran untuk memenuhi kebutuhan  petani yang membutuhkan.

Direktur Utama PKT, Rahmad Pribadi menyebut bahwa PKT telah menyesuaikan produksi dan sekaligus juga memodifikasi sedemikian rupa agar penyaluran pupuk dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti, tentunya dengan dukungan teknologi dan SDM yang mumpuni.

“Dan selain tata teknis produksi dan distribusi, PKT juga tentunya turut memperhatikan sebaran produksi produk antara pupuk bersubsidi dan non subsidi di wilayah tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan arahan pemerintah,” ujarnya.