Sudah lebih dari empat bulan minyak goreng jadi komoditas langka. Kalau pun tersedia, alamak harganya mahal. Kebijakan yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag), seperti menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pun tak ampuh menyeret harga minyak goreng turun.

Alih-alih harga turun, minyak goreng bahkan semakin langka di pasar. Produk turunan kelapa sawit tersebut baru membanjiri pasaran ketika pemerintah mencabut aturan HET untuk minyak goreng kemasan. Sementara, minyak goreng curah? Boleh dibilang, mengulang cerita minyak goreng kemasan, yang saat dibatasi harga termahalnya, barang pun mendadak langka.

HET minyak goreng curah ditetapkan sebesar Rp14 ribu per liter. Harga itu sudah termasuk subsidi yang disisihkan oleh pemerintah dari dana pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Hal itu diutarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

-

-

BPDPKS sebagai badan pelaksana kebijakan tersebut langsung menyiapkan anggaran sebesar Rp7,28 triliun untuk mensubsidi minyak goreng curah. Anggaran itu digunakan untuk menutup selisih harga minyak goreng curah sebesar Rp6.398 per liter.

Subsidi ini akan disalurkan kepada distributor kelapa sawit yang terdaftar di BPDPKS dengan sistem reimbursement. Tak sampai disitu, pemerintah juga mewajibkan pengusaha minyak goreng untuk menyediakan minyak goreng curah guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku UMKM.

Seribu jurus dikeluarkan. Faktanya, harga minyak goreng curah di beberapa daerah masih lebih tinggi dari subsidi yang ditetapkan pemerintah. Ambil contoh, satu liter minyak goreng curah di Depok masih dihargai Rp20 ribu.

Pertanyaannya, kapan harga minyak goreng akan kembali stabil? Kapan harga minyak goreng curah murah?

Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan bongkar pasang kebijakan pemerintah tak akan efektif dalam menurunkan harga minyak goreng curah.

Ia pun pesimis harga minyak goreng curah akan turun dalam waktu dekat, apabila pemerintah tidak melakukan terobosan baru dan hanya mengandalkan kebijakan lawasnya.

"Ini akan berlangsung cukup lama, bila skemanya diserahkan ke pasar, sementara permintaannya naik. Kebijakan yang sering berubah juga tak efektif karena proses produksi, biaya perusahaan, strategis bisnis hingga harga di pasaran harus melakukan penyesuaian juga," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/3) malam.

Setidaknya, ada tiga alasan yang dapat mendukung argumentasi tersebut. Pertama, konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina membuat harga energi termasuk CPO melonjak tajam. Kedua, tata niaga dan jalur distribusi minyak goreng yang tidak dibenahi akan tetap membuat pasokan minyak goreng macet.

[-]

"Ketiga, kebijakan biodiesel yang menggunakan CPO dalam negeri untuk program B30 yang tidak dikurangi targetnya akan membuat kendala pasokan bagi produsen minyak goreng," terang Bhima.

Ia pun menyarankan agar pemerintah memberikan bantuan minyak goreng kepada masyarakat dengan menggunakan data terpadu yang dimiliki Kementerian Sosial. Hal ini dilakukan guna menyalurkan minyak goreng dengan harga terjangkau kepada masyarakat yang membutuhkan.

Terlebih, dalam waktu dekat sebagian besar masyarakat Indonesia akan merayakan bulan suci Ramadan dan Lebaran. Pada momen itu, menurut Bhima, permintaan minyak goreng akan naik signifikan selama periode tersebut.

"Apalagi, jelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, biasanya permintaan masyarakat akan minyak goreng naik 20 persen, dan bahkan bisa akan lebih tinggi menjadi 40 persen pada saat Idul Fitri," katanya.

Bhima juga menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap jalur distribusi minyak goreng agar tidak terjadi kemacetan dan menipisnya stok minyak goreng di masyarakat.

Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut pasokan dan harga minyak goreng masih curah akan menjadi masalah pangan yang dihadapi masyarakat setidaknya dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak dapat membenahi masalah alur distribusi, ditambah jelang kenaikan permintaan menyambut Ramadan di tengah harga CPO internasional yang masih melambung.

"Kemungkinan satu sampai dua bulan ke depan akan tetap relatif tinggi. Kita belum bisa berharap akan signifikan turunnya walaupun banyak kebijakan dari pemerintah. Masalah alur distribusi, permintaan yang tinggi, hingga harga CPO internasional jadi penyebabnya," ucapnya.

Yusuf menilai kebijakan yang kerap kali berubah merupakan cara cepat pemerintah dalam merespons gejolak yang terjadi di masyarakat.

Namun, hal ini juga menimbulkan sisi negatif lantaran kebijakan yang berubah menunjukkan tidak ada diskusi yang komprehensif sebelum mengambil keputusan.

Lihatlah, kebijakan pemerintah menaikkan pajak ekspor CPO yang seharusnya dapat menekan jumlah ekspor, malah tidak berdampak secara signifikan terhadap pasokan CPO keluar negeri.

"Tapi datanya kenaikan pajak ekspor juga buat ekspor meningkat. Di saat yang sama, pemerintah mencabut DMO (kewajiban memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri). Kalau begitu, khawatirnya pelaku usaha akan lebih memilih ekspor daripada distribusi produknya ke dalam negeri," jelasnya.

Kendati demikian, Yusuf meyakini masih ada jalan keluar sementara yang bisa diambil pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan dan kelangkaan minyak goreng curah.

Ia menilai pemerintah masih bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat agar masyarakat tetap dapat menjangkau harga minyak goreng, seberapapun tingginya harga produk tersebut.

"Sekarang yang lebih penting adalah masyarakat tetap bisa beli minyak goreng selama Ramadan. Jadi, bantuan pemerintah, seperti sembako minyak goreng atau bantuan sosial tunai bahkan PPN minyak goreng ditanggung pemerintah dapat menjadi pilihan kebijakan agar harganya terjangkau dan bisa dibeli kelompok menengah ke bawah," tandasnya.