Jakarta, CNN Indonesia -- Tuntutan Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menetapkan tarif dasar ojek online belum menemui titik terang.

Sebab Kemenhub akan menggelar pertemuan selanjutnya yang menghadirkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar tepat menentukan tarif baru pengemudi ojek daring.

Presidium Gerakan Aksi Roda Dua atau Garda (aliansi pengemudi ojek online) Igun Wicaksono menegaskan jika tarif baru disetujui, maka aplikator (Gojek dan Grab) diminta ikut memberi subsidi dan diminta tidak hanya akan membebankan biaya kepada penumpang.

Sebelumnya Garda mengajukan ke pemerintah tarif bawah sebesar Rp3.250 per kilometer, sementara atas Rp3.500 per kilometer.

"Itu tidak semua dibebankan pada pelanggan. Karena aplikator dapat untung dari penggunaan data. Mereka harus mensubsidi penumpang," kata Igun kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/4).

Ia menjelaskan dengan subsidi maka harga yang akan dibayar oleh penumpang akan menjadi Rp2 ribu. Sementara sisanya menjadi tanggungan para aplikator.
Dia tidak ingin kenaikan harga yang kini masih dirundingkan itu malah membuat pelanggannya lari.

"Tidak semua penumpang bayar Rp3.500. Bisa kabur penumpang. Itu lah makanya kami minta naikkan tarif tapi tidak semua dibebankan pada penumpang," jelas dia.

Menurut dia, strategi subsidi tersebut pun sebetulnya sudah ada sejak awal ojek online ada di Indonesia melalui Gojek. Saat itu Gojek memberi subsidi sebesar Rp2.500.

"Ya dulu sistem begini pernah ada pas awal mula Gojek. Tarif Rp4 ribu. Tapi penumpang hanya bayar Rp1.500 per km. Sisanya dari aplikator nah itu yang dulu dibilang bakar duit," jelas Igun.

Ancam kembali demo

Garda potensi kembali mengerahkan massa ojek online jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Menurut Igun, mewakili pengemudi ojek online berharap hari ini (Rabu (4/4) tarif dasar dan atas yang diwacanakan telah menjadi keputusan final di kubu mereka.

"Ya kami hari ini minta final. Kalau tidak final juga kami bakal turun (demo) lebih besar lagi. Ada aksi berikutnya," ucap Igun dengan nada mengancam.

Sebelumnya, pemerintah telah menggelar pertemuan aplikator serta pengemudi ojek online pada Senin (2/4) untuk menentukan tarif dasar. Namun pertemuan itu belum membuahkan hasil.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setyadi mengatakan dalam pertemuan tersebut masih ada penawaran yang diajukan oleh perwakilan ojek online.

"Jadi artinya pertemuan kali ini ada penawaran lagi (dari ojek online). Kalau kemarin Rp4 ribu, nah sekarang sudah menyampaikan antara Rp3.250 sampai Rp3.500 dan ini sudah disampaikan kepada pihak Gojek dan Grab," ucap Budi beberapa waktu lalu. (mik/mik)