Pendanaan 20 miliar dolar AS untuk proyek energi berasal dari G7 plus Denmark

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Pada gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia berhasil mendapatkan komitmen pembiayaan untuk proyek energi bersih dari negara G7 ditambah Denmark dan Norwegia sebesar 20 miliar dolar AS.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pendanaan ini dilakukan oleh negara G7 untuk bisa membantu Indonesia dalam menyelesaikan proyek energi bersih. Dukungan pendanaan ini juga sebagai bentuk aksi nyata negara G7 dalam pengurangan emisi karbon.

"Kami di negara G7 menyepakati global partnership and investment sebesar 600 miliar dolar AS untuk negara berkembang. Salah satunya, kami sepakat pada COP 27 kemarin di Mesir bahwa kami akan mengakomodir pendanaan sebesar 20 miliar dolar AS khusus untuk membantu Indonesia dalam proyek energi bersih," ujar Biden dalam sidang KTT G20 di Nusa Dua, Selasa (15/11).

Biden menjelaskan dana ini bisa dimanfaatkan Indonesia untuk lebih banyak membangun pembangkit berbasis energi bersih dan juga menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai salah satu upaya pengurangan emisi karbon di sektor pembangkit listrik.

"Dana ini juga untuk mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Baik dari sisi hulu di industri perakitan hingga sisi hilir dan juga mengembangkan khususnya pembangkit listrik tenaga surya," ujar Biden.

Senada dengan Biden, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menjelaskan Eropa mendukung penuh langkah Indonesia dalam transisi energi. Eropa yang juga tergabung dalam pendanaan ini mengatakan akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan proyek energi bersih yang mengusung prinsip keberlanjutan.

"Kita semua saat ini sudah harus beralih ke energi bersih dan membangun ketahanan energi. Untuk itu, kami sangat mendukung Indonesia dalam proyek transisi energi," ujar Ursula.

Ursula mengatakan Indonesia khususnya memiliki potensi pengembangan energi baru terbarukan yang besar. Kata dia, Eropa sangat tertarik bersama Indonesia mengembangkan proyek panas bumi.

"Kami mengikuti pendanaan gabungan ini hampir 1 miliar euro untuk membantu Indonesia dalam pengembangan potensi panas bumi di Indonesia. Kami sangat yakin potensi cadangan yang bisa dikembangkan Indonesia sangatlah besar," ujar Ursula.

Program pendanaan gabungan ini disebut Just for Indonesia Transition Energy Program (JITEP). Climate Counselor to The Secretary at US Departement of The Teasury, Jhon E Morton merinci pendaaan sejumlah 20 miliar dolar AS ini merupakan pendanaan gabungan baik dari negara negara G7 maupun sektor swasta dari negara G7.

Jhon menjelaskan nantinya implementasi pendanaan ini akan berlangsung selama dua sampai lima tahun kedepan. Namun, dalam enam bulan kedepan task force yang khusus membahas secara detail proyek mana saja yang akan didanai dari skema JITEP. Dalam program JITEP ini Indonesia memakai skema Energy Transition Mechanism (ETM) dalam segi pengumpulan pendanaan dan pemetaan proyek.

"Kami akan memetakan proyek PLTU mana saja yang akan diprioritaskan untuk dihentikan dan mengolah potensi EBT di Indonesia untuk bisa dieksekusi menjadi pembangkit listrik pengganti dari PLTU yang dihentikan. Harapannya, upaya ini bisa berkontribusi bagi penurunan emisi karbon," ujar Morton pada saat memberikan penjelasan dari skema JITEP bersama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di BICC, Nusa Dua, Selasa (15/11).

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan Indonesia memiliki potensi pengembangan energi bersih yang besar. Masih ada 430 GW potensi energi bersih yang ada di Indonesia namun saat ini pemanfaatanya masih kecil.

"Ini merupakan capaian terbaik dari pertemuan G20 saat ini dan juga sejalan dengan target pemerintah Indonesia dalam transisi energi," ujar Luhut.