Jakarta, CNN Indonesia --

Jalan panjang ditempuh China untuk menjadi raksasa industri perfilman dunia. Lebih dari satu dekade mereka fokus membangun industri film dalam negeri sebagai bagian peningkatan industri kreatif secara keseluruhan.

Dalam periode itu pula, pemerintah China serius mengucurkan dana besar untuk melancarkan soft power; mempromosikan budaya dan nilai-nilai negara di luar negeri.

Film adalah salah satu 'senjata' utamanya.

-

-

Ahli dari George Washington University David Shambaugh , seperti dalam laporan Council on Foreign Relations beberapa waktu lalu, memperkirakan China sedikitnya menggelontorkan US$10 miliar setiap tahun untuk diplomasi layar kaca ini.

Sentralisasi produksi, distribusi, penayangan film, serta pemberian subsidi menjadi bukti hubungan langsung negara dengan industri film.

Kontrol dan pengawasan itu sudah berlangsung lebih dari 75 tahun terakhir dan bermula pada periode 1949 hingga akhir Revolusi Kebudayaan China pada 1976. Kala itu sistem sensor dan lisensi film mulai dibuat dan diterapkan.

Pada 1950-an, semua film harus mendapat persetujuan atau izin dari pihak berwenang terlebih dahulu sebelum ditampilkan di publik.

Konten anti-komunis, anti-soviet, anti hak asasi manusia, hingga yang dinilai menyebarkan imperialisme, rasisme, dan feodalisme membuat film sangat berpotensi diblokir.

Konten-konten pornografi juga dipastikan langsung dijegal, termasuk yang diduga melanggar hukum atau kebijakan negara bagian.

Di periode waktu yang sama, Komite Panduan Film (FGC) juga memperkenalkan sistem lisensi film guna memperkuat sistem terpusat.

Y. Yang dalam tulisannya yang bertajuk New Cinemas: Journal Of Contemporary Film yang terbit pada 2016 mengatakan hal tersebut sayangnya malah menjadi batu sandungan bagi perfilman China.

"Sensor dan regulasi lisensi terlalu abstrak untuk bisa diterapkan secara konsisten. Begitu banyak pemimpin yang ikut di tengah jalan. Hasilnya, terdapat ruang begitu besar untuk intervensi politik," tulisnya.

Mao Zedong menjadi salah satu penentu utama sebuah film tayang atau tidak di China dahulu. (Foto: The People's Republic of China Printing Office)

The Life of Wuxun (1951) menjadi contoh kasus supremasi politik atas industri film. Film tersebut mengisahkan Wuxun, pengemis yang membuka 'sekolah' gratis bagi anak-anak kurang mampu pada dinasti Qing.

Film itu mendapatkan respons positif publik bahkan kritikus. Namun Mao Zedong, Ketua Partai Komunis China saat itu, mengkritik The Life of Wuxun gila-gilaan mempromosikan budaya feodal dan salah mengartikan budaya China.

Dampaknya, film arahan Sutradara Sun Yu dan dibintangi Zhao Dan itu dilarang tayang di dalam negeri.

Pengawasan ketat itu membuat perfilman hampir terhenti. Saat awal Revolusi Kebudayaan, tak ada film yang diproduksi dalam periode 1966-1969.

Reformasi besar-besaran kemudian baru berlangsung di pengujung revolusi atau setelah Mao Zedong tutup usia.

Studio-studio film mulai dibuka kembali dan 37 film diproduksi pada 1976. Keberagaman genre juga lahir, meski film tak pernah lepas sebagai alat propaganda politik dan ideologi pemerintah.

Istilah main melody film atau zhu xuanlu dianying pun semakin populer dalam periode itu. Istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan film-film yang sesuai dan selaras dengan tujuan Partai Komunis China. Singkatnya, film-film itu membawa nilai-nilai Partai Komunis China dan menyampaikannya kepada massa.

Media China, Sixth Tone, mendeskripsikan main melody film yang sukses harus mencontohkan semangat nasional China dan menyatukan rakyat dalam memuji capaian sejarah partai, tentara, dan revolusi China.

Beberapa di antaranya adalah Kunlun Column (1988) dan trilogi Decisive Engagement.

Perfilman China yang mendunia dalam cengkeraman pemerintah di halaman sebelah...

Perfilman China Mulai Mendunia BACA HALAMAN BERIKUTNYA