Pemerintah percepat pembangunan proyek energi bersih PLTA Kayan Desember 2022

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kayan Cascade, di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah pun mendorong PT Kayan Hydro Energy bekerja sama dengan Sumitomo Corporation, segera melaksanakan groundbreaking pada Desember 2022.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mengatakan percepatan pembangunan PLTA Kayan menjadi penting sebagai wujud komitmen Indonesia dalam upaya menurunkan emisi gas. Adapun komitmen ini bagian dari hasil kesepakatan pertemuan menteri-menteri energi anggota G20, di Bali, pada September 2022 lalu. Pembangkit ini masuk sebagai proyek strategis nasional demi mewujudkan komitmen Indonesia menuju net zero emission pada 2060.

"Presiden menginginkan pelaksanaan groundbreaking segera. Maknanya, ini proyek ril dalam rangka transisi energi yang sudah cukup lama. Saya yakin Sumitomo dengan adanya keinginan presiden akan bekerja lebih keras," ujarnya saat webinar Project Establishment and Partnership for Energy Transition, Senin (14/11/2022).

Menurut Moeldoko, pembangunan PLTA Kayan merupakan peristiwa besar karena membicarakan masa depan. Maka, komitmen yang sudah disepakati harus segera direalisasikan dalam bentuk konkret.

"Seperti keinginan presiden. Tidak hanya berhenti di sini. Pembangunan PLTA Kayan peristiwa sejarah apalagi dalam konteks lebih besar memaknai tema Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, mengenai transisi energi," ucapnya

Moeldoko memastikan, pemerintah memonitor dan mengevaluasi kelanjutan perjanjian kerjasama antara Kayan Hydro Energy dengan Sumitomo Corporation, di Jakarta, pada 6 Oktober 2022. Dia yakin, presiden akan menempatkan pembangunan PLTA Kayan sebagai proyek strategis nasional. 

PT Kayan Hydro Energy bekerja sama dengan Sumitomo Corporation khusus pembangunan PLTA Kayan, merupakan bagian dari penjajakan pengembangan industri hijau di Kalimantan Utara dengan memanfaatkan energi dari PLTA.

Di samping itu, Moeldoko menyebut proyek PLTA Kayan Cascade, Kalimantan Utara merupakan sebuah era baru dari proses produksi energi di Indonesia. Menurutnya, PLTA Kayan Cascade menjadi bukti bahwa Indonesia mampu berkegiatan produktif yang sejalan dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan. 

"Ini adalah sejarah dan jawaban masa depan," ucapnya.

PLTA Kayan Cascade berkapasitas 9.000 Megawatt dengan nilai investasi total 17,8 miliar dollar AS. Adapun fasilitas terbaru ini akan mengakselerasi niatan pemerintah Indonesia dalam Paris Agreement dan CPOP26 terkait ekonomi hijau.

“Jika PLTA Kayan Cascade adalah salah satu bagian penting dari pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya, fasilitas infrastruktur ini adalah proyek investasi terbesar di hampir 10 tahun belakangan. Ini akan menjadi legacy dari pemerintahan Pak Jokowi," ucapnya.

Sementara itu Direktur Utama Kayan Hydro Energy, Andrew Suryali menambahkan realisasi kerja sama pembangunan PLTA Kayan Cascade, menarik investasi sebesar 17,8 miliar dollar AS. 

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam mempercepat transisi energi. Selain mematok target bauran energi dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025, Presiden Joko Widodo juga menegaskan komitmen Indonesia dalam pemenuhan net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. 

Proyek PLTA Kayan Cascade sudah berjalan sejak 2011. Konstruksi bendungan pertama akan dimulai pada awal 2023 dan diperkirakan selesai pada tahun 2027. 

Listrik yang dihasilkan oleh proyek PLTA akan menyuplai kawasan industri hijau yang dikembangkan PT Indonesia Strategis Industri dan kebutuhan listrik di Pulau Kalimantan pada umumnya.  Dengan terbangunnya PLTA Kayan Cascade maka daya tarik kawasan industri hijau ini akan semakin kuat bagi seluruh kalangan industri yang peduli pada pengurangan emisi karbon. 

Selain itu, dalam rangka mendukung program percepatan transisi energi dan peningkatan energi terbarukan di dalam bauran energi nasional, melalui inisiatif PLN, KHE dan Sumitomo Corp berkomitmen membantu percepatan pengurangan emisi karbon sesuai komitmen Pemerintah Indonesia di dalam Paris Agreement dan COP26.