Media sosial Facebook menyatakan akan mengurangi penayangan iklan politik di platform tersebut untuk sejumlah pengguna di berbagai negara, termasuk Indonesia.

"Selama beberapa bulan ke depan, kami akan bekerja lebih baik untuk memahami orang-orang dengan berbagai preferensi akan konten politik dan mencoba melakukan sejumlah tes untuk pendekatan tersebut," ujar Direktur Manajemen Produk Facebook, Aastha Gupta yang dipublikasi di blog resmi Facebook, 10 Februari 2021.

"Langkah pertama, kami akan secara berkala mengurangi distribusi konten politik di News Feed untuk persentase kecil bagi orang-orang di Kanada, Brasil, dan Indonesia pekan ini. Kemudian di Amerika Serikat pada pekan-pekan mendatang," imbuhnya.

-

-

Selama masa uji coba, Facebook akan mengukur bagaimana respons pengguna terhadap konten politik yang muncul di laman utama, dengan membuat kategori peringkat. Perusahaan pengelola pertemanan di jagat maya itu akan memberi pengecualian untuk informasi Covid-19 dari akun milik lembaga resmi dan kantor/layanan pemerintahan maupun dunia.

Untuk memastikan efektivitas dari mekanisme baru tersebut, Gupta mengatakan Facebook akan melakukan survei terhadap sejumlah orang akan pengalaman masing-masing selama pengujian tersebut.

"Penting untuk dicatat bahwa kami tidak menghapus konten politik dari Facebook begitu saja," kata dia.

Ia mengatakan uji coba tersebut bertujuan untuk mencari solusi berinteraksi dengan iklan politik di platform tersebut, seraya menghormati selera masing-masing individu akan kabar yang muncul di News Feed Facebook mereka.

Gupta menerangkan berdasarkan hasil analisis pihaknya di Amerika Serikat, iklan politik menguasai 6 persen dari konten yang dilihat pengguna di media sosial tersebut. 

Meskipun masing-masing individu memiliki News Feed yang berbeda satu sama lain, sambungnya, keberadaan konten politik bisa berdampak bagi pengalaman seseorang secara keseluruhan.

Oleh karena itu, kata dia, bos Facebook Mark Zuckerberg dalam rapat menekankan pada umpan balik yang sering mereka dengar bahwa orang-orang tak ingin konten politik mengambil alih laman News Feed masing-masing pengguna.

[-]