Jakarta, CNN Indonesia -- Perwakilan pengemudi ojek online berhasil memaksa pemerintah untuk bertindak dalam mengurus regulasi yang mendasari keberadaan ojek online. Solusi dari pemerintah dijanjikan keluar esok hari seiring pemanggilan perusahaan Gojek, Grab, dan Uber.

Lima orang perwakilan massa pengemudi ojek online berhasil menemui Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Fitrijansyah Toisutta, salah satu perwakilan massa, mengatakan Jokowi kaget mendengar aduan mereka mengenai tarif yang begitu rendah. Ia berjanji bakal memanggil perusahaan pemesanan kendaraan (aplikator) terkait untuk membicarakan ini segera.

"Artinya mereka akan memanggil aplikasi itu dan ini baru sekali aplikasi dipanggil," ucap Fitrijansyah, Selasa (27/3).

Tarif yang terlalu rendah dianggap sebagai akibat nihilnya regulasi dari pemerintah. Tanpa undang-undang yang mendasarinya, peserta unjuk rasa merasa pihak aplikator dapat menetapkan tarif sewenang-wenang.

Perwakilan pengemudi ojek online lain yang ikut menemui pihak Istana mengatakan tarif yang mereka tuntut sebesar Rp4.000 per kilometer. Ini berbeda jauh dari tarif yang mereka terima saat ini yang berkisar Rp1.500 sampai Rp2.000 per kilometer.

"Minimal Rp3.500, itu udah angka minim. Tak ada lagi angka di bawah Rp2.000," imbuh sang perwakilan di atas mobil komando.

Unjuk rasa pengemudi ojek online di depan Istana Merdeka sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Tuntutan mereka selalu sama yakni keberadaan payung hukum dan tarif yang rasional.

Pada demonstrasi kali ini peserta unjuk rasa lebih banyak dari sebelumnya. Ada sekitar 7.000 peserta yang berasal tak hanya dari Jabodetabek, tapi juga dari daerah lain seperti Cirebon, Brebes, Kuningan, hingga Lampung.

Menurut Fitrijansyah, perwakilan pengemudi ojek online akan kembali bertemu membahas solusi pada esok hari. Mereka dijanjikan duduk bersama pemerintah dan aplikator. (evn/eks)