Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) di hotel Sokha, Phnom Penh. Meski ASEAN merupakan ekonomi terbesar ke-5 di dunia, Jokowi mewanti-wanti tetap waspada.

"Total GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto) ASEAN masih di atas US$ 3 triliun dan ASEAN ekonomi terbesar ke-5 dunia. Dalam situasi guncangan finansial ini, tentu kita semua harus waspada. Kemitraan dunia usaha dan pemerintah harus makin diperkuat. Sektor swasta memiliki peran sangat penting," ujar Jokowi di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja, dalam keterangan tertulis, Kamis (10/11/2022).

Untuk jangka pendek, Jokowi mendorong untuk memperkuat resiliensi ekonomi ASEAN. Hal ini memerlukan countermeasures dan kebijakan makroprudensial pemerintah yang adaptif untuk stabilkan keuangan dan stimulasi pergerakan ekonomi.

-

-

"Sektor swasta juga harus forward looking, artinya cermat melihat krisis, berhati-hati, tapi bergerak cepat untuk adaptasi. Kecepatan dan ketepatan beradaptasi jadi kunci resiliensi ekonomi ASEAN," terangnya.

Sementara untuk jangka panjangnya, Jokowi menekankan pada pentingnya peningkatan daya saing ASEAN, di mana kuncinya adalah inovasi. Dalam hal ini, ia menyoroti ekonomi digital dan ekonomi hijau sebagai masa depan ASEAN.

"Inovasi pastikan kita kompetitif di masa depan. Ekonomi digital dan ekonomi hijau adalah masa depan ASEAN. Ekonomi digital mampu tingkatkan produktivitas dan perluas akses pasar, sementara ekonomi hijau pastikan ASEAN terus tumbuh dan berkelanjutan," lanjut Jokowi.

Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, ia juga mengemukakan tentang pentingya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi perekonomian ASEAN. Sekitar lebih dari 90% usaha di kawasan merupakan UMKM, di mana di Indonesia sendiri total ada 65 juta UMKM.

"Kemajuan UMKM sangat berdampak pada ekonomi ASEAN, untuk itu sinergi kita menjadi sangat krusial untuk makin diperkokoh," tandasnya.

Turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.