Berkoalisi merupakan kesempatan Demokrat dan PKS masuk ke pemerintahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengatakan persoalan bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan, berpotensi jadi penghambat koalisi. Namun peluang

Dikatakannya, rencana dari partai-partai politik untuk meresmikan koalisi dukungan kepada Anies Baswedan batal dilakukan pada Kamis (10/11/2022), lantaran kesibukan dari Partai Demokrat dan PKS.

“Penundaan itu memunculkan spekulasi mengenai kelanjutan pencalonan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden mendatang,” kata Bawono, Rabu (9/11/2022).

Diungkapkannya,  persoalan penentuan siapa bakal calon wakil presiden nanti akan berpotensi dapat menjadi ganjalan komunikasi dari ketiga partai politik pendukung Anies, dalam mewujudkan koalisi. Karena, lanjut dia, tentu ada keinginan dari masing-masing partai politik untuk mengajukan kader mereka sebagai pendamping Anies Baswedan. Termasuk keinginan Partai Demokrat untuk mengedepankan AHY dan PKS mengedepankan Aher.

“Tapi meskipun demikian persoalan ini bukan berarti tidak akan menemui bagi solusi nanti di kemudian hari,” ungkap Bawono.

Menurutnya, Partai Demokrat dan PKS tidak akan lari dari rencana koalisi, meskipun nanti kader mereka tidak menjadi cawapres Anies Baswedan. Bagi Partai Demokrat dan PKS, kata dia, berada dalam koalisi perubahan ini merupakan kesempatan terbesar bagi kedua partai politik tersebut untuk nanti masuk di dalam pemerintahan sebagai bagian dari partai berkuasa.

“Lain sekali dengan keterlibatan mereka dalam koalisi perubahan ini apabila terbentuk mereka lah inisiator koalisi bersama Partai NasDem,” papar Bawono.

Selain itu, menurut dia, titik temu koalisi dari ketiga partai itu tidak terbatas cuma dalam soal posisi cawapres saja. Bisa saja titik temu lain misal ketua tim pemenangan dan juga posisi-posisi di kementerian kelak.