WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Warga DKI Jakarta paling banyak mengeluhkan masalah kesejahteraan rakyat (kesra) dan pendidikan selama kepemimpinan Anies Baswedan. Hal itu terungkap berdasarkan laporan hasil reses ketiga dari anggota DPRD DKI Jakarta dari periode 3-26 Oktober 2022.

Berdasarkan dokumen yang diterima, ada empat bidang yang dirangkum DPRD DKI Jakarta terkait aspirasi dan keluhan masyarakat di masa Anies Baswedan, saat pelaksanaan reses. Rinciannya, bidang pemerintahan, pertanahan dan ketertiban umum; bidang ekonomi dan keuangan daerah; bidang pembangunan dan lingkungan hidup; serta bidang kesra dan pendidikan.

Dari empat bidang itu, keluhan paling banyak di bidang kesra dan pendidikan di era Anies Baswedan hingga 32 pengaduan. Kemudian disusul bidang pembangunan dan lingkungan hidup dengan 31 pengaduan.

Selanjutnya bidang pemerintahan, pertanahan dan ketertiban umum ada 19 pengaduan dan terakhir bidang ekonomi dan keuangan daerah dengan 10 pengaduan.

Seluruh pengaduan itu wajib diserap anggota DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan Dewan, sebagaimana Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

“Kewajiban anggota DPRD DKI Jakarta adalah menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala (Pasal 140 huruf i) dan Pasal 142 ayat 5 disebutkan anggota DPRD wajib melaporkn hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Baca juga: Survei LSI: 80,9 Persen Warga DKI Jakarta Puas dengan Kinerja Anies Baswedan dan Ariza

Prasetyo mengatakan, laporan pelaksanaan reses disampaikan melalui rapat paripurna yang digelar pada Selasa (8/11/2022) lalu.

Dalam rapat itu, Prasetyo meminta seluruh aspirasi masyarakat yang tertuang dalam laporan Reses Ketiga segera ditindaklanjuti masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Laporan beserta lampiran yang tak terpisahkan tersebut, akan disampaikan kepada saudara Pj Gubernur (Heru Budi Hartono), untuk ditindak lanjuti dalam Musrenbang Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” jelasnya.

Baca juga: Anies Baswedan Sebut Warga DKI Jakarta Bisa Nikmati Pemandangan dari Halte Transjakarta Bundaran HI

Pernyataan Pras sapaan akrabnya merujuk kepada poin poin laporan Reses Ketiga tahun 2022 pimpinan dan anggota dewan dibacakan oleh Anggota Komisi A, Jamaludin.

Terdapat sejumlah poin di masing masing bidang yang ditekankan DPRD dalam rangka penyempurnaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pertama, untuk bidang pemerintahan, pertanahan dan ketertiban umum, DPRD DKI meminta pemasangan CCTV di Jalan Tipar Cakung Gang Pancong RT 02/02 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing, di wilayah Pegangsaan Menteng dan di wilayah RW 006 Bendungan Hilir, Tanah Abang dikarenakan kerap terjadi pencurian motor.

Baca juga: Tak Mau Khianati Warga DKI, Anies Baswedan Pernah Menolak Tawaran jadi Capres di Pilpres 2019

“Diharapkan dapat membantu untuk pemasangan CCTV, hal ini dapat membantu dalam segi keamanan wilayah,” ucapnya.

Kedua, lanjut Jamaludin untuk bidang ekonomi dan keuangan daerah, DPRD DKI meminta penjelasan mengenai tarif integrasi yang akan diberlakukan di DKI Jakarta.