Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono menilai distribusi minyak goreng subsidi melalui ritel modern tidak adil.

"Pemerintah telah memprioritaskan dan mendahulukan distribusi minyak goreng bersubsidi di ritel modern, jelas tidak adil bagi pedagang di pasar," terang dia dalam konferensi pers, Kamis (10/3).

Menurutnya, tindakan pemerintah tersebut telah membuat banyak pelanggan pasar rakyat yang akhirnya belanja di ritel modern. Hal ini cenderung menguntungkan peritel modern dan merugikan pedagang pasar rakyat.

-

-

Padahal, sambung Sudaryono, pada saat kebijakan minyak goreng bersubsidi diberlakukan, stok minyak goreng pedagang pasar masih banyak dan tidak laku dijual. Sebab, belanja sebelumnya sudah di harga Rp17 ribu sampai dengan Rp19 ribu per liter. Lalu, harga jualnya masih Rp19 ribu sampai dengan Rp21 ribu per liter.

"Pedagang pasar rakyat selalu menjadi pihak yang dipersalahkan setiap kali ada kenaikan harga komoditi, sementara ketika ada program subsidi dari pemerintah, tidak dilibatkan secara aktif dari sejak awal," sambungnya.

Tidak hanya itu, Sudaryono juga mengatakan dengan kebijakan pemerintah yang mendahulukan ritel modern dalam menjual minyak goreng, pedagang pasar beranggapan pemerintah cenderung lebih berpihak kepada ritel modern dibanding dengan pedagang pasar rakyat.

Ia menambahkan saat awal kebijakan itu diberlakukan, pemerintah berjanji akan menyalurkan minyak goreng subsidi ke pasar tradisional satu minggu kemudian.

Nyatanya, pemerintah tidak menepati janji. Bukannya memenuhi janji itu, pemerintah malah memberikan janji baru yang mengatakan pedagang pasar bisa mengembalikan stok lama dengan harga mahal ke distributor, agar ke depan bisa menjual dengan harga murah.

"Kenyataannya kami mendapatkan laporan dari temen-temen pedagang seluruh Indonesia retur itu sulit dan hampir tidak bisa dilakukan," kata Sudaryono.

"Kalaupun ada mungkin tidak lebih dari 3 persen dari semua pedagang yang bisa. Itu pun sporadis dan biasanya terjadi kalau seorang menteri atau seorang pejabat melakukan kunjungan ke pasar baru lah ada aksi-aksi itu," tandasnya.

[-]