Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir meminta Adhi Karya untuk melakukan penerbitan saham baru atau right issue sebagai langkah untuk mencegah saham publik tidak terdilusi hingga 60 persen. 

Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir yakni Arya Sinulingga mengatakan, right issue yang dilakukan oleh PT Adhi Karya (Persero) ini dilakukan agar publik yang memegang saham tidak terdilusi karena Pemerintah sudah melakukan penambahan modal melalui PMN sebesar 1.98 triliun.

"Pemerintah melihat prospek terhadap proyek-proyek yang saat ini sedang dikerjakan dan proyek-proyek masa depan Adhi Karya akan dapat memajukan pembangunan di Indonesia serta memajukan Adhi Karya sehingga kinerja akan semakin baik, sehingga menggelontorkan modal tambahan sebesar Rp1,98 Triliun ke Adhi Karya," ujar Arya dalam keterangannya, Jumat (4/11/2022).  

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan agenda pembangunan infrastruktur jadi faktor utama kepercayaan pemerintah untuk  memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN Karya seperti Adhi Karya.

"Pemberian PMN kepada BUMN karya oleh pemerintah sebetulnya dilandasi oleh faktor utama yakni karena agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi bagian dari prioritas strategi nasional yang sangat penting," ujar Eko. 

Penambahan dana oleh Pemerintah kepada PT Adhi Karya (Persero) telah diatur pula dalam Peraturan Pemerintah “PP” nomor 32 tanggal 21 September tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan PT Adhi Karya (Persero).

Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto memperkirakan pembangunan proyek LRT Jabodebek Tahap II akan menelan dana sebesar Rp12 triliun.