JAKARTA – Ada delapan bantuan sosial (bansos) yang cair di bulan ini untuk membantu daya beli masyarakat.
Sejak awal September kemarin, pemerintah sudah mulai mencairkan sejumlah bansos kepada masyarakat yang berhak menerima.
Selain bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan BLT subsidi gaji, terdapat bansos lainnya yang cair bulan ini dengan fakta yang menarik untuk disimak.
BACA JUGA:Daftar 8 Bansos yang Cair Bulan Ini, dari BLT BBM hingga BSU
Dirangkum Okezone, Sabtu (5/11/2022), berikut fakta menarik dari daftar 8 bansos yang cair bulan ini:
1. BLT Dana Desa
BLT Dana Desa akan dihapus tahun depan untuk dialihkan ke bansos lainnya. Penghapusan BLT Dana Desa akan dilakukan jika anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun 2023 sudah tidak ada.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi A Halim Iskandar mengungkapkan, BLT pada 2023 kemungkinan masih dianggarkan, namun bukan untuk penanganan pandemi yang penyalurannya lebih lebih luas, akan tetapi untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
2. BLT Nelayan
Nelayan mendapatkan BLT sebesar Rp150 ribu per bulan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) bakal menyalurkan dana BLT sebesar Rp150.000 per bulan kepada para nelayan yang terdampak kenaikan harga BBM. Kebijakan tersebut diambil setelah Pemprov Jabar bersama stakeholder terkait menggelar Rapat Koordinasi Rencana Penyaluran BBM bagi Nelayan.
3. BLT Betor, Ojol, dan Angkot
Mulai 5 Oktober 2022 kemarin, Pemerintah Kota Medan telah memastikan rencana menyalurkan dana BLT kepada penarik becak motor (betor), pengemudi ojek online (ojol), dan sopir angkutan kota (angkot).
Total ada 17.229 orang penarik betor, pengemudi ojol, dan sopir angkot yang akan menerima BLT sebesar Rp600 ribu per orang.
4. Bansos PKH
Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Besaran pemberian bansos PKH ini didasarkan pada beberapa aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.
Misalnya aspek kesehatan, apakah ibu yang ada di KPM itu sedang hamil atau tidak. Apabila sedang hamil maka akan mendapatkan Rp3 juta dalam satu tahun.
Kemudian ada balitanya atau tidak. Jika ada, maka diberikan tambahan Rp3 juta dalam satu tahun.
Kemudian, aspek pendidikan. Jika di dalam KPM memiliki anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD), maka akan mendapat tambahan bantuan sebesar Rp900 ribu per tahun. Selain itu, jika memiliki anak yang duduk di bangku SMP, bantuan akan ditambah. Rp1,5 juta per tahun, sedangkan tingkat SMA diberi tambahan Rp2 juta per tahun.
Sementara, pada aspek kesejahteraan, misalnya dalam KPM memiliki anggota keluarga yang cacat atau disabilitas, maka akan ada tambahan bansos senilai Rp2,4 juta per tahun.
Adapun yang sudah direalisasikan sampai dengan akhir Triwulan III ini sudah disalurkan sebanyak Rp21,3 triliun atau 74,3% dari anggaran tersebut. Sementara pada Triwulan IV mulai dicarikan Senin (3/10/2022) kemarin.
5. BPNT
BPNT 2022 disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp200 ribu per bulan dari total Rp2,4 juta per tahun.
6. BLT BBM
Pemerintah menyiapkan anggaran untuk BLT BBM sebesar Rp12,17 triliun. Masing-masing KPM akan menerima Rp150 ribu per bulan selama empat bulan yaitu untuk September hingga Desember dan diberikan dua kali secara bertahap dengan nominal Rp300 ribu.
7. BLT Subsidi Gaji atau BSU
BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) memasuki tahap 7. Adapun dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sekiranya ada 3,6 juta pekerja yang bisa mengambil BSU Rp600 ribu di kantor pos terdekat.
Pencairan BSU di kantor pos dapat mempermudah dan mempercepat bagi pekerja yang tidak memiliki rekening.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan proses pencairan BSU Rp600 ribu di kantor pos. Nantinya para pekerja akan dibuatkan rekening giro oleh PT Pos Indonesia.
8. BLT UMKM
BLT UMKM akan cair Oktober hingga Desember 2022 sebesar Rp600.000 ke pelaku usaha. BLT UMKM ini berasal dari anggaran belanja wajib daerah untuk perlindungan sosial.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun anggaran 2022 menyatakan, dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022.
Okezone.com
