Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Sambas Kalimantan Barat menunda rekrutmen CPNS tahun anggaran 2022 dan hal itu telah disetujui oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Penundaan seleksi pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas tahun ini merupakan kebijakan yang berat. Ini sudah kita pertimbangkan dengan matang sebelum mengajukan permohonan ke Kementerian PANRB hingga disetujui oleh mereka," ujar Bupati Sambas Satono saat dihubungi di Sambas, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa permohonan penundaan tersebut telah disampaikan ke Kementerian PABRB lewat surat Bupati Sambas Nomor: 810/6150/BKPSDMAD-C tanggal 30 September 2022.

"Kemudian ada tanggapan dari Kementerian PANRB Nomor: B/2176/M.SM.01.00/2022, tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Menteri PANRB, Rini Widyantini, bahwa permohonan penundaan tersebut telah disetujui," jelas dia

Satono menjelaskan, faktor Pemkab Sambas menunda seleksi pengadaan ASN tahun Anggaran 2022 adalah karena ingin menata distribusi pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.

"Kita harus menata tambahan 947 orang P3K guru dan nonguru, serta 142 orang CPNS yang masuk dalam seleksi pengadaan ASN tahun sebelumnya. Ini adalah wujud implementasi kita untuk memaksimalkan fungsi mereka melalui distribusi pegawai," katanya.

Satono menambahkan, faktor selanjutnya yang tidak kalah besar pengaruhnya adalah kondisi fiskal daerah yang belum stabil. Hal itu disebabkan pandemi COVID-19 dan berbagai hal lainnya. Di mana Sambas adalah pintu kepulangan pekerja migran di Malaysia dari berbagai daerah di Indonesia.

"Saat ini Pemerintah Kabupaten Sambas sedang bekerja keras agar kondisi fiskal daerah bisa stabil. Sehingga tahun depan insya allah akan dibuka kembali seleksi pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas," katanya.

Satono meminta masyarakat Kabupaten Sambas untuk memaklumi kebijakan tersebut.

"Saya menegaskan, walaupun tahun ini ditunda masih ada kesempatan rekrutmen tahun depan, sebab penundaan bukan berarti penghentian seleksi pengadaan ASN," jelas dia.