Jakarta, CNBC Indonesia - Konglomerat Hary Tanoesoedibjo pemilik MNC Group protes kepada pemerintah terkait dimatikannya siaran televisi analog atau Analog Switch-Off (ASO) yang hanya di wilayah Jabodetabek. Menurutnya, kebijakan ini sangat merugikan masyarakat yang masih menggunakan TV analog.

"Saya merasa heran dengan ASO hanya wilayah Jabodetabek dengan alasan perintah UU," ujarnya dalam media sosial Instagram miliknya, Jumat (4/11/2022).

Hary mengungkapkan, dikatakan sebagai perintah UU, padahal perintah UU Cipta Kerja adalah ASO nasional, bukan hanya ASO Jabodetabek pada tanggal 2 Nov 2022.

-

-

Di samping itu, lanjutnya, MK telah membatalkan UU Cipta Kerja dengan putusannya No.91/PUU-XVIII/2020 (Butir 7) yang berbunyi: Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

"Arti dari Keputusan MK adalah segala sesuatu yang memiliki dampak luas (terhadap masyarakat) agar ditangguhkan. Sebagaimana kita ketahui 60% penduduk Jabodetabek masih menggunakan TV analog," sebutnya.

Selain itu, lanjutnya, ada kejanggalan dari sisi hukum, Kementerian Kominfo menggunakan standar ganda yaitu, (i) Untuk wilayah Jabodetabek mengikuti perintah UU (ASO) dan (ii) Untuk wilayah diluar Jabodetabek mengikuti Keputusan MK yang membatalkan ASO.

"Saya pernah menyampaikan hal ini kepada Bapak Presiden bahwa sebaiknya saat ini berjalan simulcast (siaran analog dan siaran digital berjalan bersamaan), sampai masyarakat siap dengan TV digital," tuturnya.

Hary berpendapat, jika ingin mempercepat implementasi kebijakan tersebut, TV analog dilarang diperjualbelikan dipasar, sehingga pada saat masyarakat membeli TV baru, yang dibeli otomatis TV digital.

"Keputusan ASO sama saja memaksa masyarakat membeli STB (set top box) agar dapat menonton siaran digital. Secara timing kondisi ekonomi sebagian masyarakat kita kurang baik saat ini, karena terimbas pandemi," ungkapnya.

Padahal, kata Hary, dirinya pernah mendengar arahan Presiden di Rapat Kabinet agar hati-hati dalam menerapkan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas, termasuk di antara implementasi ASO.

"Saat ini yang jelas sangat diuntungkan adalah pabrik atau penjual STB, karena pasti laku keras. Sebaliknya, yang dirugikan adalah masyarakat yang masih menggunakan TV analog yang pada umumnya rakyat kecil," pungkasnya.