Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengusulkan agar Komisi VI dan Komisi IX mengadakan rapat gabungan untuk mengusut tuntas kasus gagal ginjal akut pada anak. Sebab, Kepala BPOM Penny K Lukito menyebut izin impor pelarut obat sirop pemicu gagal ginjal melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Di mana secara terang-terangan BPOM menyalahkan Kemendag. Nah permasalahan ini harus diurai. Saya mengsulkan kita rapat gabungan dengan Kementerian Kesehatan, dengan Komisi IX, BPOM dan Kemendag untuk mengurai masalah ini (gagal ginjal akut)," kata Andre, dalam rapat dengar pendapat dengan BPKN, di Senayan, Jakarta, Kamis (3/11/2022).

Dia menilai sikap Kepala BPOM Penny K Lukito seakan-akan melempar tanggung jawab dengan menyalahkan Kemendag dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. Padahal, Andre mendapat laporan dari Kemendag bahwa impor obat merupakan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.

"Jadi terlihat sekali di sini BPOM tidak mau disalahkan. Bahkan saya juga punya data yang menariknya pak, seharusnya kan BPOM itu mengawasi hasil produksi obat. Jadi setiap bahan baku yang masuk dan jadi obat itu kan diawasi oleh BPOM, ini layak tidak, ini membahayakan kesehatan tidak," ungkapnya.

"Kemendag ini kan hanya mengeluarkan persetujuan impor kalau sudah ada rekomendasi dari Kemenkes. Nah tiba-tiba BPOM buang badan jauh banget ke Kemendag," sambung Andre.

Oleh karena itu, Politikus Gerindra mengusulkan agar digelarnya rapat gabungan antara komisi VI dengan Komisi IX. Untuk bongkar siapa yang salah dan bertanggung jawab dalam kasus gagal ginjal akut pada anak.

"kita rapat gabungan, minta izin pimpinan DPR kita rapat gabungan dengan komisi IX, kita undang Kemenkes kita undang Kemendag, kita undang kepala BPOM. kalau butuh BPKN kita hadirkan. Kita usut tuntas, kita bongkar habis di sana (rapat gabungan)," imbuh Andre.

Kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak memasuki babak baru. Melalui Bareskrim Polri serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), telah menyebut sejumlah produsen farmasi yang diduga melakukan tindakan pidana.