"BUMD pangan harus memiliki program kerja di tahun 2023 untuk dijadikan pedoman antisipatif ketika resesi ekonomi bernar-benar menerjang Jakarta," kata Farazandi dalam keterangan di Jakarta Kamis.

Bahkan menurut dia, Pemprov DKI segera membentuk induk (holding) BUMD bidang pangan seperti yang dilakukan pada tingkat nasional.

"Marwah BUMD pangan harus dikembalikan, Pasar Jaya melakukan distribusi dan etalase penjualan, Dharma Jaya siapkan kebutuhan pangan hewani dan Food Station kebutuhan pangan processing. Ini diatur sehingga punya kerangka kerja yang jelas, dan juga serius karena 2023 kita harus mengantisipasi resesi," ujarnya.

Hal yang sama diungkap anggota Banggar DPRD DKI Gembong Warsono yang meminta ketiga BUMD itu segera mempersiapkan program jitu untuk memperkuat ketahanan pangan Jakarta.

"Tolong dibuat skenario yang besar soal kedaulatan pangan kita. Buat konsep bersama-sama agar kedaulatan pangan DKI Jakarta bisa lebih kuat," tutur Gembong.

Sementara itu, Direktur Utama PD Dharma Jaya Raditya Endra Budiman menjelaskan pihaknya telah mengusulkan permohonan PMD sebesar Rp50 miliar untuk mengantisipasi resesi.
 

Sedangkan, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo mengungkapkan pihaknya sudah mempersiapkan antisipasi resesi.

Selain fokus pada stok beras, ia juga mengaku akan menanam jagung untuk diolah menjadi pakan ternak ayam, sehingga dapat menghasilkan telur tanpa perlu mengeluarkan biaya pakan.

"Tahun depan kami mulai melakukan budidaya tanam jagung karena ini menjadi bagian dari ekosistem ketahanan pangan. Jadi dengan membuat ekosistem ketahanan pangan tersebut, diharapkan ketersediaan pasokan pangan untuk DKI Jakarta akan tetap stabil dan harganya tetap terkendali," ujar Pamrihadi.

Adapun Dirut Perumda Pasar Jaya Tri Prasetyo menuturkan telah melakukan kontrak pertanian (farming) dengan sejumlah petani bawang di Brebes dan petani cabai di Jawa Timur demi menjaga kestabilan harga.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2022