Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Konfederesi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan sejumlah partai politik agar Pemilu 2024 ditunda. Mereka menilai dalih para partai politik penundaan pemilu bisa menjaga pemulihan ekonomi sebagai alasan yang naif.

Bahkan, alasan tersebut ia nilai sebagai 'kebodohan' pimpinan parpol karena tak mampu membaca data statistik.

"Kalau masalah ekonomi dijadikan alasan oleh 3 Parpol untuk memperpanjang masa jabatan Presiden (Jokowi) pada 2024 nanti, ini ada sebuah kenaifan dan 'kebodohan' yang tidak membaca angka-angka statistik," kata dia pada konferensi pers daring, Rabu (9/3).

-

-

Hal tersebut ia lontarkan karena melihat pemilihan legislatif (Pileg) pada 1955 dan 1999 yang bisa berjalan sukses kendati inflasi dan pertumbuhan ekonomi RI kala itu sedang anjlok. Ia mencatat pada 1955 inflasi RI mencapai 36 persen dan pertumbuhan ekonomi hanya 3,2 persen.

Sementara pada 1998, krisis moneter mengantarkan inflasi RI mencapai 78 persen dan pertumbuhan ekonomi di minus 13 persen.

Ia memandang jika dibandingkan dengan ekonomi saat ini, jelas pertumbuhan GDP dan inflasi tak separah tahun-tahun tersebut. Tercatat, pertumbuhan RI pada 2021 mencapai 3,69 persen dan inflasi di kisaran 3 persen.

"Jadi tidak ada alasan ekonomi menjadi alasan tidak menyelenggarakan Pemilu 14 Februari 2024 dan ingin memperpanjang masa jabatan Presiden. Ini bukan tentang hak berdemokrasi, ini tentang kudeta konstitusional," beber dia.

[-]

Seperti diketahui, bergulir wacana Pemilu 2024 bakal ditunda yang sekaligus memperpanjang kursi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wacana tersebut pertama kali disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan dalih agar stabilitas ekonomi dan momentum pemulihan ekonomi bisa terjaga usai diguncang pandemi covid-19.

Selain Bahlil, beberapa partai politik (Parpol) juga menyatakan setuju menunda pemilu, misalnya PKB, PAN, hingga Golkar, partai yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Jokowi sendiri awalnya menolak keras wacana menjabat selama 3 periode. Namun ia belum bersuara terkait isu penundaan pemilu.

(wel/agt)