WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo merespon kritik yang ditujukan kepadanya saat sidang rapat paripurna di DPRD Jateng kemarin. 

Politisi dari PDI Perjuangan tersebut mengaku sudah menghubungi dan berkomunikasi langsung dengan pemberi kritik yakni anggota DPRD Jateng, Benny Karnadi. 

Lamanya Pembahasan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jateng disebut bukan disebabkan ketidakhadiran Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam rapat paripurna.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno menyebut justru pembahasan jadi lama karena DPRD Jateng mengajukan penambahan anggaran Rp 92 miliar.

Anggaran Rp 92 miliar itu muncul dalam rapat pembahasan RKPD antara Pemprov dan DPRD. Anggaran itu diantaranya digunakan untuk perjalanan dinas anggota dewan.

Setelah dicermati ternyata ada keganjilan. Perjalanan dinas Dewan yang diusulkan per bulan sebanyak 29 kali alias 29 hari. Itu berarti hampir satu tahun full nantinya anggota Dewan selalu keluar kota untuk kunjungan kerja. Tidak ada waktu untuk ngantor di Gedung Berlian.

Baca juga: Kapal Kargo Tenggelam di Taiwan, 12 ABK WNI Dinyatakan Menghilang

“Sebulan kan cuma 30 hari, tapi perjalanan dinasnya saja kok 29 hari, maka pak gub menyoroti ini ‘apa ini pas apa ini pantes mas, tolong dikomunikasikan dengan Dewan, mbok bisa dikurangi untuk program prioritás rakyat,” kata Sumarno di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Jateng, Kamis (3/11/2022).

Proses komunikasi itulah yang menurut Sumarno memakan waktu lama. Akhirnya, setelah Dewan bersedia mengurangi jumlah hari perjalanan dinasnya, RKPD pun ditandatangani oleh gubernur.

“Setelah kita komunikasikan, ada pengurangan anggaran tujuh miliar dan ada juga pengurangan sarpras sehingga totalnya 11 miliar, kita alihkan salah satunya untuk pengadaan tanah untuk Pasar Pujon di Kawasan Borobudur,” jelasnya.

Selain itu gubernur juga mencermati sebaran bantuan keuangan yang lazim dikenal dengan dana aspirasi Dewan. Rupanya sebarannya tidak merata. Bahkan ada yang mengumpul di satu kabupaten hingga Rp 120 miliar.

Baca juga: VIDEO : Rosti Simanjuntak, Ibu Brigadir J Marah sampai Usir Hendra Kurniawan Saat Tanya Bukti CCTV

“Pak gub minta tolong diratakan lagi dań lebih diprioritaskan di daerah kategori miskin untuk pengentasan kemiskinan,” katanya.

Sumarno menegaskan lamanya pembahasan RKPD karena Pemprov mengedepankan prinsip kehati-hatian. “Agar APBD lebih berpihak pada rakyat. Sekarang pak gub sudah menandatangani RKPD dań ini sudah disampaikan ke DPRD juga. Mulai tanggal 4 November hari jumat kita dengan DPRD membahas Rancangan KUA PPAS 2023,” tambahnya.

Menurutnya, seluruh anggota Banggar DPRD seharusnya sudah mengetahui dinamika pembahasan tersebut. Dokumen RKPD juga selalu disampaikan kepada Banggar sehingga seluruh anggota seharusnya sudah membacanya.

“Kalau mengaku belum tahu ya mungkin belum mengupdate saja,” katanya.

Baca juga: PDIP Minta Heru Budi Hartono Gunakan Konsep Rusunawa bukan Hunian DP 0 Rupiah Ala Anies Baswedan

Sumarno menegaskan, jika menilik tahapan APBD sebetulnya tidak molor. Waktu pembahasan APBD masih dalam rentang waktu yang aman karena batasnya akhir November. “Jadi masih aman. Insyalaah tidak terlambat,” tegasnya.

Sedangkan terkait ketidakhadiran gubernur dalam rapat paripurna, seperti dipersoalkan Anggota Fraksi PKB DPRD Jateng Benny Karnadi, menurut Sumarno tidak berpengaruh. Sebab Ganjar selalu datang pada sidang paripurna yang sifatnya tidak bisa diwakilkan.

“Yang Pak Gub tidak hadir itu karena berhalangan, tapi tidak banyak. Yang sifatnya harus hadir karena ada persetujuan atau penandatanganan, Pak Gub pasti hadir,” katanya.

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Respon Ganjar Usai Dikritik Anggota DPRD Jateng Saat Rapat Paripurna: Saya Sudah Berkomunikasi