Model yang dimaksud yaitu dengan menggunakan skema kemitraan publik-swasta atau public private partnership (PPP) serta pemanfaatan ekosistem teknologi digital sebagaimana telah diterapkan program Kartu Prakerja sebelumnya.

"Saya pikir, kalau kita kembali mengadopsi model seperti Prakerja, yang mana memungkinkan skema kemitraan publik-swasta, kemudian memanfaatkan teknologi dan ekosistem digital yang sudah dimiliki oleh ekosistem sektor swasta kita, saya pikir itu akan sangat membantu keberhasilan program ini (Makan Bergizi Gratis)," kata Karaniya dalam acara Financial Inclusion Week 2024 secara virtual di Jakarta, Rabu.

Karaniya menjelaskan Makan Bergizi Gratis yang menargetkan pemberian makanan kepada sekitar 15 juta anak di seluruh Indonesia itu memiliki beberapa tantangan besar. Salah satunya adalah terbatasnya ruang fiskal pemerintah dengan anggaran yang dialokasikan dari APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.

Dengan keterbatasan tersebut, tantangan utama yang dimiliki program Makan Bergizi Gratis yaitu bagaimana memastikan tata kelola yang baik serta memitigasi adanya korupsi.

Ia menyoroti beberapa alasan mengapa pemanfaatan teknologi dan tata kelola Prakerja cocok untuk diterapkan ke dalam program Makan Bergizi Gratis.

Yang pertama, mempertimbangkan cakupan skala program yang luas, dengan distribusi makanan gratis lima hingga enam hari dalam seminggu di seluruh Indonesia, tentu implementasinya memerlukan kesiapan teknologi yang sudah matang.

Pemanfaatan ekosistem teknologi dapat dimanfaatkan untuk sistem pelaporan, wadah bagi umpan balik (feedback), hingga mencegah adanya praktik korupsi.

Kedua, menurut Karaniya, penerapan model program Kartu Prakerja mampu membuka potensi ekonomi yang bisa didapat melalui kolaborasi dengan sektor swasta.

"Saat ini, di ekosistem ekonomi digital Indonesia, terdapat sekitar 5 juta UMKM yang fokus pada sektor makanan dan minuman (F&B), serta setidaknya 4 juta pekerja gig, termasuk pengemudi layanan ride-hailing (ojek daring/ojol)," jelasnya.

Yang ketiga, memaksimalkan ekosistem teknologi dapat mengurangi kebutuhan belanja modal (CAPEX) dan belanja operasional (OPEX) pemerintah. Hal ini juga didukung keterlibatan sektor UMKM.

"UMKM di bidang makanan dan minuman sudah memasak setiap hari dan menjalankan bisnis mereka. Dengan menggandeng mereka, pemerintah tidak perlu membangun dapur sentral (central kitchen) baru di seluruh negeri, yang bisa menghemat anggaran secara signifikan," terangnya.

Lebih lanjut, Karaniya menyatakan keyakinannya bahwa banyak perusahaan teknologi di Indonesia yang bersedia mendukung program ini dengan skema berbasis biaya saja, tanpa mengejar keuntungan.

Dengan mengadopsi model seperti program Kartu Prakerja, program Makan Bergizi Gratis dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, diharapkan dapat berjalan lebih efisien, memberdayakan ekosistem digital yang sudah ada, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama UMKM dan pekerja informal.

"Saya sudah berbicara dengan beberapa pemimpin perusahaan teknologi di Indonesia, dan hampir semuanya siap mendukung program ini," sebutnya.

Baca juga: Pemprov Kaltara uji coba Makan Bergizi Gratis bagi 653 murid SD
Baca juga: Kemendes: Kerja di desa tentukan keberhasilan Makan Bergizi Gratis
Baca juga: OVO tegaskan tidak miliki kerja sama dengan bandar judi online

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024