Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ke Gedung DPR pada Senin (28/10/2024).

Willy menyebut salah satu topik yang akan dibahas Senin nanti adalah perihal pernyataan Natalius yang meminta tambahan anggaran menjadi lebih dari Rp20 triliun untuk membangun HAM secara fisik ataupun non fisik di Indonesia.

“Menteri HAM kita akan undang hari Senin. Bisa jadi kita tanya [Natalius]. Nanti titipan teman-teman kita tanya,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, Politikus NasDem ini enggan berprasangka buruk tentang alasan Natalius meminta penambahan anggaran. Dia berpandangan bahwa isu tentang HAM memiliki spektrum yang luas.

“Kita tunggu aja, dan kita husnudzon saja, apa yang akan menjadi kebutuhan beliau. Kita harus benar-benar melihat ya, human rights itu spektrumnya luas, sangat luas sekali, tentu dia juga dibagi berdasarkan kementerian-kementerian yang ada,” pungkasnya.

Adapun, Willy enggan menduga-duga perihal kemungkinan usul Natalius ini akan terealisasi di APBN 2025 atau tidak. Dia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo memiliki top priority seperti program makan siang bergizi.

“Itu juga perspektifnya kalau kita lihat ya, human rights. Apakah nanti dia, mana yang overlapping, mana yang cross-cutting, kita akan cermati bersama-sama,” tuturnya.

Sebelumnya, nama Menteri HAM Natalius Pigai akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat. Hal ini karena dia meyakini dengan anggaran lebih dari Rp20 triliun, dirinya bisa membangun HAM di Indonesia. 

Namun, sayangnya, kata Natalius, anggaran yang disediakan pemerintahan saat ini hanya sekitar Rp60 miliar saja per tahun.  

“Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM, kalau negara punya anggaran, saya mau segitu,” tuturnya. 

Menurut Pigai, dirinya juga sudah bicara dengan pihak Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan terkait anggaran Menteri HAM yang harus ditambah.