Bisnis.com, JAKARTA -Peretas Rusia dikabarkan mengawasi pemerintah Georgia dan perusahaan-perusahaan dan meraup informasi penting selama periode 2017-2020. Dengan aktivitas tersebut, Rusia disebut berpotensi menyabotase sejumlah infrastruktur penting. 

Berdasarkan dokumen yang diterima Bloomberg News, Selasa (22/10/2024) Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, bank sentral, serta penyedia energi dan telekomunikasi utama mengalami peretasan selama 2017-2020. 

Peretasan berkaitan dengan posisi sentral Georgia sebagai gerbang penting bagi jalur energi dan perdagangan yang menghubungkan Eropa dan Asia. Georgia telah menjadi pusat pertikaian geopolitik Timur-Barat selama setidaknya dua dekade. Posisi Georgia makin penting karena pada Sabtu (26/10) akan menyelenggarakan pemilihan umum.

Georgia menghadapi pemilihan parlemen penting yang dapat menentukan apakah negara itu akan melanjutkan upayanya untuk berintegrasi dengan Barat atau kembali ke Moskow. Persaingan ini mempertemukan partai Impian Georgia yang berkuasa yang dipimpin oleh miliarder Bidzina Ivanishvili dengan lawan yang mengatakan negara itu mengabaikan sekutu AS dan Eropa untuk memihak rezim Putin.

Direktur Eksekutif Regional Institute for Security Studies Natia Seskuria mengatakan operasi peretasan tersebut memperjelas bahwa Rusia telah menargetkan dan menyusup ke Georgia selama bertahun-tahun,” 

“Ini sangat memprihatinkan dan sangat penting mengingat pemilihan umum yang akan datang,” kata Natia. 

Klaim adanya peretasan Rusia dalam upaya mempengaruhi hasil pemilu menjadi berita utama setelah Rusia juga dituduh mencampuri pemilu AS 2016. AS juga mengaitkan serangan yang menyerang puluhan situs web dan saluran media utama di Georgia 5 tahun lalu dengan dinas intelijen militer GRU milik Rusia.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menuduh AS dan sekutunya berusaha memanaskan situasi di dekat perbatasan Rusia dalam sebuah pernyataan pada bulan Agustus yang menandai peringatan 16 tahun perang dengan Georgia. 

"Dalam keinginan mereka untuk mengganggu Rusia, pihak Barat mengabaikan kepentingan negara-negara di kawasan tersebut, membahayakan keberadaan mereka yang aman dan layak," katanya.

AS dan Uni Eropa menyebut tindakan keras pemerintah Georgia baru-baru ini yang menargetkan kelompok masyarakat sipil sebagai "berinspirasi Kremlin" dan menuduh Rusia menargetkan negara itu dengan serangan siber sebelumnya. Pemerintah memicu protes massal pada bulan Mei dengan menghidupkan kembali undang-undang "agen asing" yang katanya dirancang untuk memantau pengaruh luar terhadap organisasi nonpemerintah dan media. 

Brussels menanggapi dengan menghentikan negosiasi keanggotaan UE dengan Georgia, sementara Washington memberlakukan pembatasan visa pada lebih dari 60 warga Georgia karena “merusak demokrasi.”

Georgia menolak mendukung sanksi terhadap Rusia dan telah menjadi saluran impor yang bertujuan menghindari pembatasan. 

Ivanishvili mengecam Barat pada bulan April, dengan mengatakan bahwa "kelompok perang global" berupaya menggunakan LSM untuk menggulingkan pemerintahannya dan mendorong Georgia ke dalam konflik dengan Rusia. 

Kampanye mata-mata yang berlangsung selama bertahun-tahun sebelum pemilihan umum 2020 memungkinkan Rusia untuk menguping negara yang ingin dikuasainya. Beberapa peretas tetap bekerja di kantor Moskow pada jam-jam tertentu untuk memantau target mereka secara langsung, meskipun berusaha menyembunyikan kehadiran mereka.

Hal itu juga memberi Moskow kemampuan untuk mengutak-atik layanan infrastruktur vital Georgia jika negara itu memilih untuk melakukannya, termasuk jaringan listrik dan komunikasi, jika pemerintah di Tbilisi bergerak ke arah yang tidak diinginkan, menurut dokumen yang ditinjau oleh Bloomberg.