Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) Eddy Soeparno menilai, penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada 2025 harus dikaji ulang. Hal ini karena kebijakan ini dikhawatirkan akan memberatkan daya beli masyarakat.

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 disebutkan bahwa tarif PPN, yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Sedangkan tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

“Kami sendiri dari Fraksi PAN akan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang bahkan kalau bisa menundanya. Saya kira kita akan sepakat dalam terkait hal ini agar daya beli masyarakat meningkat. Kalau daya beli masyarakat masih kuat, konsumsi juga meningkat,” ucap Eddy saat ditemui di gedung MPR pada Minggu (20/10/2024).

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun dalam APBN 2025.  Target penerimaan pajak 2025 terbagi dalam  target pajak penghasilan sebesar Rp 1.209,3 triliun, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah sebesar Rp 945,1 triliun,  pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 27,1 triliun, dan pajak lainnya sebesar Rp 7,8 triliun.

Menurut Eddy, aparat pajak harus konsisten melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Namun, upaya menggenjot penerimaan pajak tidak boleh mengorbankan iklim investasi dan daya beli masyarakat.

“Artinya pajaknya juga meningkat nantinya kan? Jadi itulah di antara beberapa hal yang kita fokuskan sekarang agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terhenti, bahkan justru terakselerasi,’ tutur Eddy.

Penerimaan pajak turut disokong oleh kinerja industrialisasi, khususnya industrialisasi yang terkait dengan hilirisasi.

Pasalnya hilirisasi turut meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah harus memperkuat derap roda industrialisasi.

“Saya kira akan ada penguatan-penguatan (industrialisasi) lagi sehingga perlu meningkatkan pendapatan ke depan dan itu juga tentu akan lebih perspektif. Saya optimistis bahwa dari aspek pendapatan itu akan semakin besar karena kita memiliki industri dan manufaktur yang bernilai tambah lebih tinggi,” pungkas Eddy.