FAJAR.CO.ID, POLMAN - Anggota DPR RI, Ajbar Abdul Kadir turut angkat bicara terkait polemik beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar). Khususnya ancaman beasiswa PIP dan KIP akan dicabut oknum tertentu jika tidak mencoblos paslon pilihannya.

Beasiswa PIP tersebut, saat ini kembali diributkan karena diduga ditunggangi oleh kepentingan politik dan tidak tepat sasaran. Itu terbukti masih banyaknya anak-anak yang layak mendapat bantuan malah justru diberikan kepada keluarga yang mampu.

Ajbar, yang juga Ketua Tim Koalisi Pemenangan Bebas-Siti (BESTI) menegaskan, PIP ini bantuan pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Beasiswa ini dicanangkan pemerintah pusat. Sementara KIP bantuan biaya pendidikan yang diberikan pada mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik.

"PIP itu untuk SD sampai SMA. Kemudian KIP adalah orang kuliah, yang bisa dapat kuliah semester awal atau satu, kenapa? Karena KIP itu hanya empat tahun, kalau lewat delapan semester hangus beasiswanya, bayar seperti biasa. bayar mandiri namanya," ujar Ajbar di hadapan warga desa Lampoko, kecamatan Campalagian, Polman.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) mengakui juga memiliki jatah aspirasi pada saat dirinya menjabat sebagai senator DPD RI, sehingga mengetahui betul bagaimana mekanisme penyaluran dan siapa yang berhak mendapatkan beasiswa itu.

"Saya juga punya aspirasi namanya beasiswa PIP dan KIP. Jatah saya karena saya di DPD hanya 500 untuk PIP, SD, SMP dan SMA. Kenal nggak saya dengan orangtuanya yang dapat? Tidak sama sekali. Karena yang saya wajib ketahui dia ada di data Dapodik, bahwa layak mendapatkan beasiswa. Ada 500 orang," ucap Ajbar dengan lugas.