Jakarta, CNN Indonesia --

Dalam waktu singkat media sosial yang digawangi ByteDance, TikTok menjelma menjadi media sosial yang tumbuh paling cepat di dunia. TikTok pun menjadi saluran untuk menyebarkan berbagai informasi, salah satunya tentang politik dan pemilihan umum.

Sebagai antisipasi penyebaran informasi yang salah, TikTok Amerika Serikat (AS) berencana membuat pusat informasi terkait pemilu. Dalam posting blog hari Rabu (17/8), kepala keamanan TikTok AS Eric Han, menguraikan bagaimana perusahaan berencana untuk memerangi ancaman kesalahan informasi yang berbahaya.

Pihaknya menyebut akan meluncurkan pusat informasi seiringan dengan kondisi pemilu atau disebut Election Center. TikTok mengatakan akan menautkan label Election Center pada konten yang diunggah oleh kandidat maupun partai politik.

Berkaca pada pesta demokrasi AS pada 2020, kelompok kampanye dan politik termasuk kampanye Biden-Harris berkolaborasi dengan influencer di seluruh platform untuk menjangkau pemilih yang menghabiskan waktu lebih banyak di dunia maya.

Menanggapi hal itu, TikTok menyebut telah melarang iklan politik berbayar di platformnya sejak 2019.

"TikTok tidak mengizinkan iklan politik berbayar, dan itu termasuk pembuat konten yang dibayar," ujar Han dikutip The Verge.

Namun dalam sebuah laporan musim panas lalu, Mozilla Foundation menemukan influencer politik di TikTok terus memposting iklan partisan dalam sponsor meskipun ada larangan.

Aplikasi besutan negeri Tirai Bambu itu mendapatkan daya tarik warga AS pada puncak siklus tengah semester 2018. Namun pengguna makin tumbuh dalam kontestasi politik AS pada 2020.

TikTok dianggap sebagai pemain baru yang berpotensi menjadi sarang buzzer untuk menyebarkan konten. Sebelumnya media sosial yang terlibat dalam kampanye siber di antaranya Instagram, Facebook, Twitter dan WhatsApp.

Dikutip Associated Press, TikTok mengklaim akan menggunakan kombinasi manusia dan artificial intelligence (AI) untuk mendeteksi dan menghilangkan ancaman terhadap informasi miring saat pemilu.

Tak berhenti di situ, perusahaan juga menyebut bakal mengawasi influencer yang menerima uang untuk mempromosikan kandidat politik. Lebih lanjut, TikTok juga mengklaim bekerjasama dengan lebih dari ratusan organisasi cek fakta, termasuk PolitiFact dan Lead Stories.

Sayangnya, TikTok menolak membeberkan jumlah video di platform mereka yang telah diuji kebenarannya.

(lth/lth)