Jakarta, Beritasatu.com - Produsen drone DJI yang berbasis di China menggugat Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) karena tuduhan kerja sama perusahaan dengan militer Beijing. Gugatan ini dilayangkan karena tuduhan itu membuat kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan.

Mengutip Reuters, Sabtu (19/10/2024), DJI telah menguasai hampir separuh pangsa pasar drone di AS. Atas tuduhan itu, perusahaan meminta hakim AS di Washington untuk menghapus DJI dari daftar blacklist Departemen Pertahanan AS sebagai perusahaan militer China.

DJI mengaku tidak dimiliki dan dikendalikan oleh militer China. Masuknya nama perusahaan dalam daftar list perusahaan terafiliasi militer China disebut sebagai upaya AS terkait risiko keamanan nasional. Hal itu untuk memberi peringatan perusahaan AS yang ingin bekerja sama dengan DJI.

Gugatan DJI menyatakan, karena keputusan Departemen Pertahanan AS yang melanggar hukum dan salah arah, sehingga perusahaan telah kehilangan kesepakatan bisnis, dicap sebagai ancaman keamanan nasional, dan dilarang membuat kontrak dengan berbagai lembaga pemerintah federal.

"Pelanggan AS dan internasional telah mengakhiri kontrak dengan DJI dan menolak untuk membuat kontrak baru," ucap pernyataan perusahaan.

DJI menambahkan, gugatan tersebut diajukan setelah Departemen Pertahanan tidak menghubungi perusahaan terkait penunjukan tersebut selama lebih dari 16 bulan.

"Kami tidak punya alternatif lain selain mencari bantuan di pengadilan federal," ucap pernyataan perusahaan.

Di tengah hubungan yang tegang antara dua negara ekonomi terbesar dunia, daftar yang diperbarui tersebut merupakan salah satu dari banyak tindakan yang diambil Washington dalam beberapa tahun terakhir. AS terus menyoroti dan membatasi perusahaan-perusahaan China yang dapat memperkuat militer Beijing.

Selain DJI, banyak perusahaan besar China ada dalam daftar itu, termasuk perusahaan penerbangan AVIC, pembuat cip YMTC, China Mobile, dan perusahaan energi CNOOC.