Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan aset-aset mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang dirampas terbukti berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU). Perampasan tersebut pun telah berdasarkan pada putusan kasus gratifikasi dan TPPU Rafael yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baru-baru ini, kakak dan adik Rafael Alun mengajukan keberatan ke pengadilan atas perampasan terhadap sejumlah aset oleh KPK. Ada empat pemohon yang mengajukan keberatan atas perampasan aset-aset Rafael Alun.

Mereka terdiri dari korporasi hingga perorangan. Untuk subjek hukum korporasi, yaitu CV Sonokoling Cita Rasa. Sementara itu, subjek hukum orang, yaitu Petrus Giri Hesniawan (Pemohon I), Markus Seloadji (Pemohon II), dan Martinus Gangsar (Pemohon III). Petrus, Markus, dan Martinus diketahui merupakan kakak dan adik Rafael Alun.

“Bahkan berdasarkan putusan pengadilan, aset-aset yang dimohonkan keberatan tersebut, nyata-nyata terbukti sebagai hasil TPPU, yang sudah seharusnya dirampas untuk negara,” kata jaksa KPK Rio Frandy dikutip Jumat (18/10/2024).

Untuk itu, Rio menilai permohonan keberatan yang diajukan atas perampasan aset-aset Rafael Alun sudah seharusnya ditolak majelis hakim. Dia memandang langkah tersebut tak tepat dilakukan saat ini.

“Jika para pihak memang beritikad baik, seharusnya permohonan diajukan sejak setelah putusan tingkat pertama dibacakan. Bukan diajukan saat ini, setelah aset-aset tersebut dieksekusi,” ungkap Rio.

Namun demikian, Rio memastikan pihaknya siap menyampaikan tanggapan atas permohonan keberatan pada agenda sidang berikutnya.

“Secara lengkap kami akan sampaikan kepada majelis hakim pada acara tanggapan atas permohonan pada persidangan selanjutnya, yaitu pada Kamis, 31 Oktober 2024,” tutur Rio.