Jakarta -

Banyak perusahaan teknologi berlomba-lomba membangun data center untuk menyokong pelatihan dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Melihat ini, pemerintah juga membuka peluang bagi perusahaan asing yang mau berinvestasi dan membangun infrastruktur di RI.

Meski begitu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin mengatakan pemerintah masih perlu duduk bersama untuk benar-benar menyatukan persepsi apakah industri ini memang strategis.

"Jangan sampai nanti data center ini kan kita taruh di suatu tempat, dia akan makan sumber daya kan, dia membutuhkan listrik, apalagi misalnya listrik hijau, dia butuh misalnya air untuk cooling," kata Rachmat saat ditemui wartawan di kantor Kemenko Marves, Jumat (11/10/2024).

"Nah kita harus juga pikir kalau kita bikin banyak nih di Indonesia, bisa nggak kita hilirisasi gitu misalnya, bisa nggak server-nya kita rakit di Indonesia jadi bikin lapangan kerjaan baru gitu. Kalau nggak nanti kita jadi tempat parkir aja kan. Jadi itu juga yang perlu kita coba (lihat), strategi kita seperti apa nih untuk meningkatkan multiplier efect untuk industri ini," jelasnya lagi.

Lebih lanjut, Rachmat menekankan industri data center yang cenderung baru ini juga perlu dipikirkan seperti apa peluang nilai tambahnya di masa depan. Semisal terkait penyerapan tenaga kerja hingga transfer pengetahuan.

"Jadi apa lagi yang kita dapat gitu, misalnya tadi manufaktur atau perakitan server, terus misalnya juga orang-orangnya lebih ngerti tentang data center, tentang AI atau apapun itu gitu, ini juga perlu kita bundle gitu, kita bundling ya, supaya jangan sampai nanti kita jadi tempat orang naruh server, kita cuma dapat fee aja gitu, nggak ada multiplier efek yang lain gitu," ucapnya.

Jika memang dianggap investasi data center ini benar salah satu sektor strategis yang bisa menguntungkan Indonesia, mana pemerintah bisa memberikan sejumlah insentif. Hal ini tentu dimaksudkan untuk menarik minat perusahaan asing masuk RI.

"Pertama perlu memutuskan apakah investasi data center ini kita anggap sebagai industri strategis? Jika iya, dan sepertinya mungkin seperti itu yang kita ingin coba, itu ada preseden-preseden sebenarnya kita memberikan insentif-insentif," terang Rachmat.

Ia sendiri belum bisa memastikan insentif apa yang bisa diberikan pemerintah untuk menarik perusahaan asing ini membangun pusat data di RI. Namun ia mencontohkan bisa diberikan energi murah.

"Kayak misalnya kayak batu bara ada (industri) yang kita berikan (harga) lebih rendah, misalnya atau gas untuk industri tertentu, ya energi-energi ini kan ada aja kita anggap preseden," terangnya.

"Bahkan contoh kecil aja, setahu saya, kalau misalnya mau bikin charging station itu bisa beli listrik, harganya curah (murah) gitu kan, harganya juga berbeda. Jadi presidennya ada, tinggal nanti mungkin pemerintah bisa duduk bareng, kita lihat aja bahwa ini industrinya seberapa strategis, kita mau diberikan insentif apa," tegasnya lagi.

(rrd/rrd)