Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji memberikan tanggapan terkait pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengingatkan para calon menteri kabinetnya agar tidak mencari keuntungan pribadi dari anggaran negara.

Sarmuji menyatakan peringatan yang diberikan Prabowo adalah langkah awal yang baik untuk menjaga integritas menteri-menteri dalam kabinetnya. Ia menegaskan menteri tidak boleh mengambil keuntungan dari anggaran kementerian yang mereka pimpin.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih sangat tepat, sebagai pengingat awal bagi para menteri. Garis tegas dari Pak Prabowo ini jelas, jangan coba-coba mencari keuntungan dari APBN di kementerian masing-masing," ujar Sarmuji dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (12/10/2024).

Lebih lanjut, Sarmuji menekankan pentingnya pengawasan atas peringatan tersebut. Menurutnya, presiden memiliki berbagai instrumen pengawasan, seperti BPKP, BPK, dan pengawas internal lainnya yang bisa digunakan untuk memantau kinerja kementerian dan mencegah praktik korupsi.

"Saya berharap Pak Prabowo bisa langsung memegang kendali dalam upaya pencegahan korupsi, misalnya dengan membentuk desk khusus di kepresidenan yang berfokus pada pemantauan aktivitas di kementerian. Dengan demikian, setiap indikasi potensi korupsi bisa terdeteksi sejak dini," tambahnya.

Sarmuji juga menyebutkan peran desk khusus ini berbeda dengan KPK, yang cenderung fokus pada tindakan kuratif atau penindakan. Sedangkan desk di kepresidenan bisa memantau secara preventif, sehingga bisa lebih efektif dalam mencegah korupsi.

"Kalau seandainya ada desk khusus pencegahan korupsi langsung di bawah kendali presiden, itu akan menyelaraskan semua langkah-langkah pemberantasan korupsi. Jadi pencegahan korupsi bisa dimulai dari hulu ke hilir," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam acara "Forum Legislator PKB" yang digelar di Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Kamis (10/10/2024), Prabowo Subianto memperingatkan partai-partai politik yang tergabung dalam koalisinya agar tidak menugaskan menteri untuk mencari keuntungan pribadi dari APBN atau APBD.

"Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau gabung dalam koalisi saya, jangan pernah menugaskan menteri untuk mencari uang dari APBN atau APBD," tegas Prabowo.