Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro menyoroti munculnya sejumlah nama yang menjdi calon menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pemerintahan baru, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Dia berharap, siapa yang ditunjuk menjadi menteri BUMN adalah sosok profesional. 

"Menteri BUMN ke depan harus bisa membaca peta ekonomi nasional dan kedua dari kalangan profesional," tegas Riko dalam Daulat Bicara: Siapa Menteri BUMN Pilihan Prabowo? di Jakarta, Jumat (11/10/2024). 

Harus bisa membaca peta ekonomi nasional ditekankan karena menurutnya Menteri BUMN erat kaitannya dengan wajah perekonomian nasional. Dari nilai tukar rupiah hingga daya beli masyarakat. 

"Dia harus mampu dalam memahami ekonomi nasional, tidak hanya mengawasi kinerja BUMN, tapi bagaimana melihat peta ekonomi kita," kata Riko.  

Selain itu, calon menteri BUMN menurut Riko Noviantoro harus tidak terkait dengan cawe-cawe politik praktis. Karena jika demikian bisa mengganggu kinerja BUMN. 

Anggota DPR RI Harris Turino tidak sependapat dengan syarat cawe-cawe politik yang disampaikan Riko. Sebab bagaimanapun Presiden Terpilih Prabowo Subianto pasti akan memilih calon terbaik.  

"Siapapun presidennya memilih Menteri BUMN pasti karena kompetensi, tidak usah dipersoalkan," kata Harris. 

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, permasalahan yang mesti ada sosok calon menteri BUMN ke depan haruslah bermoral. Bukan apa-apa, kementerian ini mengelola keuangan negara yang tidak sedikit. 

"Sepuluh ribu triliun itu duit gede," kata Harris. 

Legislator dari Dapil Jateng IX itu menambahkan, selain soal moral calon menteri BUMN ke depan sebenarnya sangat simpel. Yakni berani bilang NO.  "Menteri BUMN yang berani ngomong NO ketika dia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang lucu-lucu," katanya. 

Sebagai Anggota Komisi VI DPR RI yang sebelumnya bermitra dengan BUMN, Harris Turino menyinggung bagaimana ada perusahaan pelat merah yang dipaksa mengakuisisi perusahaan pelat merah lainnya. 

Padahal, sangat terang diketahui jika perusahaan yang akan diakuisisi itu kondisinya sakit. Namun dengan segala macam alasan, dipaksa mengakuisisi perusahaan tersebut. 

"Saya tidak menyebut bumnnya, tetapi atas nama segala macam diminta menyelamatkan, melakukan hal lucu-lucu. Jadi, menteri BUMN ke depan harus berani bilang no," tutupnya.

Wacana pertemuan antara Prabowo dan Megawati masih terus bergulir. Namun hingga kini, belum jelas kapan dan di mana pertemuan dua tokoh bangsa itu bakal berlangsung.