Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR dari Partai Demokrat Dede Yusuf M Effendi menegaskan, dirinya mendukung langkah yang bakal diambil presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memisahkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Menurut Dede Yusuf, pemisahan itu penting agar tidak ada tumpang tindih kewenangan serta jangkauan layanan bisa dioptimalkan.

Hal ini disampaikan Dede Yusuf di sela-sela acara peluncuran dan bedah bukunya berjudul Menegakkan Amanat Konstitusi Pendidikan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

"Saat ini saja pendidikan sudah terbagi kewenangannya kepada daerah untuk bicara PAUD (pendidikan anak usia dini), SD, SMP, dan SMA adanya di daerah. Sementara perguruan tinggi kewenangannya di pusat. Itu sebabnya kalau kita mau fokus penguatan tersebut mestinya pendidikan tinggi dipisah supaya itu menjadi kewenangan pusat murni," kata Dede Yusuf.

Menurut Dede Yusuf, wajar jika pendidikan tinggi dipisah dengan pendidikan dasar dan menengah. Jika itu terjadi, kata dia, maka pemerintah pusat akan fokus mengurus perguruan tinggi dan pemerintah daerah mengoptimalkan pelayanan pendidikan dasar hingga menengah.

"Kalau yang daerah memang untuk mengoptimalkan daerah maka posisi pendidikan dasar menengah maka harus fokus kepada peningkatan akses pendidikan dan kualitas mutu pendidikan, termasuk gaji-gaji guru dan dosen," tandas wakil ketua Komisi X DPR periode 2019-2024 ini.

Lebih lanjut, Dede Yusuf mengakui dirinya menulis buku soal pendidikan sebagai ungkapan kegelisahan atas dunia pendidikan Indonesia. Menurut dia, banyak hal yang perlu dibereskan di dunia pendidikan Indonesia sebagaimana pergumulannya selama berada di Komisi X DPR yang membidangi pendidikan.

"Kegelisahan kami pada saat melihat dunia pendidikan saat ditugaskan memimpin Komisi X DPR, masih ada hal-hal yang harus dibereskan di dunia pendidikan," kata Dede Yusuf.

Dede Yusuf mengungkapkan sejumlah permasalahan dunia pendidikan di Indonesia, seperti mahalnya biaya pendidikan dan infrastruktur yang belum memadai. Padahal, kata Dede, konstitusi mengamanatkan anggaran pendidikan 20% dari APBN.

"Kami melihat mungkin perlu reformulasi kita tentang dunia pendidikan, negara harus menginvestasikan sumber daya manusianya melalui pendidikan, karena pendidikan cara mengejar bonus demografi kita," tandas mantan wakil gubernur Jawa Barat tersebut.

Lebih lanjut, Dede Yusuf berharap lewat buku tersebut bisa menjadi referensi DPR dan pemerintahan ke depan untuk membenahi dunia pendidikan Tanah Air.

Dalam acara peluncuran buku Dede Yusuf tersebut hadir Ketua Umum Partai Demokrat  yang merupakan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK). Acara peluncuran buku itu dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). 

Sementara hadir sebagai pembedah buku adalah Rektor IPB Arief Satria, pakar pendidikan Komaruddin Hidayat, dan Kepala BSKAP Kemendikbudristek Anindito Aditomo.