Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah bicara kepada Prabowo Subianto tentang cara menggenjot penerimaan negara.

Menurut Luhut kunci untuk menaikkan penerimaan negara melalui digitalisasi. Apabila pemerintah getol mendorong reformasi birokrasi dan transformasi digital, ia yakin penerimaan negara terkerek naik.

"Saya laporkan juga pada Presiden Terpilih (Prabowo). Saya katakan, 'pak sebenarnya nggak terlalu susah (menaikkan penerimaan) kalau kita mau konsisten terhadap tadi, digitalisasi," kata Luhut, peluncuran buku biografi Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas berjudul 'Anti Mainstream Bureaucracy', di Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Salah satu wujud nyata dari digitalisasi tersebut ialah melalui penggunaan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk batu bara. Sistem itu telah meningkatkan penerimaan negara dari sektor batu bara sebesar 40%.

"Sekarang Simbara itu untuk batu bara meningkatkan penerimaan negara 40%," ujarnya.

Luhut juga bilang, pemerintah berencana memperluas penggunaan Simbara ke komoditas lainnya. Salah satu komoditas yang akan masuk adalah kelapa sawit.

Menurut Luhut, selama ini data mengenai kelapa sawit kurang lengkap. Padahal, potensi penerimaan negara dari sektor tersebut sangat besar.

"Sekarang Simbara untuk kelapa sawit kita mulai, kelapa sawit itu datanya sampai hari ini baru mulai lengkap dan itu penerimaan negara yang besar sekali," kata dia.

Luhut juga menilai pengawasan melalui sistem digital ini lebih ampuh ketimbang menggunakan cara penandatangan pakta integritas. Sebab dengan menggunakan sistem ini, Luhut mengatakan, akan terbentuk ekosistem yang bersih dari korupsi.

"Yang paling penting kita membangun ekosistem di mana tidak ada lagi, perjanjian-perjanjian di luar, kamu deal dengan mesin," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, pernyataan ini disampaikan Luhut di tengah kehebohan tentang isu kebocoran pajak senilai Rp 300 triliun di sektor kelapa sawit. Katanya, kondisi ini disebabkan adanya pengusaha sawit nakal yang mendirikan perkebunan ilegal dan mengemplang pajak.

Kabar kebocoran tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Katanya, ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal.

"Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar. Dan kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," kata Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, ditulis Rabu (9/10/2024).

Kebocoran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.

Menurut Hashim, informasi ini diperoleh Prabowo dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala BKPK Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah dingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ujarnya.

Hashim menjelaskan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.