Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan dijuluki sebagai "Mrs. No" di kabinet masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selama satu dekade terakhir, yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024 digantikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sri Mulyani mengungkapkan keengganannya ini saat disebut Menteri Perdagangan periode 2016-2019 sebagai menteri keuangan yang sulit menyalurkan anggaran, karena kehati-hatiannya untuk menjaga kesehatan fiskal. Enggartiasto saat itu menyebut Sri Mulyani kerap mengatakan tidak kepadanya, sebelum ia menyampaikan program yang ingin dilakukan.

Setelah mendengar pernyataan itu, Sri Mulyani mengatakan, tidak pernah berlaku seperti itu saat berinteraksi dengan menteri-menteri lain. Termasuk dengan Enggartiasto.

"Kalau Pak Enggar tadi beri persepsi dan membangun reputasi bahwa Menkeu selau bilang tidak dulu, padahal tidak begitu," kata Sri Mulyani saat menghadiri acara di Jakarta Convention Center, Selasa (8/10/2024).

Sri Mulyani berujar selama ia menjabat sebagai menteri yang terjadi ialah selalu mendengar permintaan atau masukan dari menteri atau pemangku kebijakan lain. Setelah mendengarkan, ia akan mengajak pihak yang berbicara diskusi untuk mencari ruang fiskal demi menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Saya ini termasuk pendengar yang baik seluruh permintaan selalu saya dengar sehingga bisa didudukkan dan kalaupun ada ruang fiskal kita selalu beri afirmasi terhadap program yang memang solid dan bisa dijalankan dengan baik," tegasnya.

Ia pun menekankan, yang ia lakukan selama ini sebagai menteri keuangan adalah fokus menjaga kesehatan anggaran negara, maka kebijakan-kebijakan yang ia buat mengacu pada prinsip kehati-hatian atau prudent dalam mengelola keuangan negara. Jadi dia enggan dijuluki sebagai Mrs. No.

"itu adalah aspek kehati-hatian dari bendahara negara, jadi jangan sampai nanti saya ditempelin dengan tulisan Mrs. No, karena tidak," ungkap Sri Mulyani.

"Kalau saya no berarti tidak ada pembangunan dalam hal ini, tapi buktinya ada. Jadi ini masalah selektivitas dan kualitas dan tentu ini menunjukkan kita semua gunakan uang rakyat secara responsible," tuturnya.

(haa/haa)