Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tinggal menunggu arahan Presiden.

Menurutnya, saat ini sejumlah unit di ASN telah siap untuk dihuni. Namun, arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini lebih berfokus dalam menyempurnakan infrastruktur hingga fasilitas pendukung guna menjadi ekosistem yang lengkap bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan berpindah.

“Waktu itu arahannya supaya disempurnakan ekosistem dan infrastruktur yang terkait dengan kerja-kerja ASN,” ujarnya usai menghadiri Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Lebih lanjut, Azwar pun mengaku belum dapat memastikan apakah akan ada perpindahan ASN ke IKN dapat dilakukan sebelum pergantian pemerintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

Menurutnya, peluang ini dapat terjadi apabila Kementeriannya telah mendapat arahan dari Kepala Negara.

“Kalau ada arahan bisa, tetapi kan sampai hari ini belum ada arahan,” katanya.

Padahal, kata Azwar, meskipun belum ada arahan dari orang nomor satu di Indonesia itu, tetapi beberapa unit untuk ASN di IKN sudah siap untuk dihuni.

“Sebenarnya beberapa unit sudah siap di sana. Karena memang ada ekosistem yang perlu disempurnakan ya, ekosistem digital dan juga beberapa penyempurnaan infrastruktur lain. Pokoknya kami menunggu arahan. Kementerian PAN RB menunggu arahan dari Setneg terkait dengan itu,” tuturnya.

Dia pun melanjutkan bahwa apabila telah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah, maka proyeksi jumlah ASN yang sudah dapat berpindah ke Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu mencapai 6.000 personil.

Termasuk prioritas memindahkan ASN tanpa memandang instansi tertentu, kata Azwar, apabila sebelumnya pemerintah akan mendahulukan Deputi yang berfungsi yang menjalankan tugas pemerintahan utama. Namun, saat ini pemerintah tak lagi mematok Kementerian/Lembaga mana yang akan lebih dulu berpindah.

“Orangnya siapa saja kita sudah siapkan proyeksinya ya, mulai proyeksi dulu 6.000, 1.700, 1.200 sudah kami siapkan. Jadi semua sudah siap dan ini sudah rapat koordinasi teknis bersama para Sekjen di setiap kementerian dan lembaga. Kita tinggal tunggu arahan saja,” imbuhnya.