Bisnis.com, JAKARTA – Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa anggota legislatif bakal diberikan keleluasaan untuk mengelola tunjangan yang bakal diberikan akibat penghapusan kebijakan adanya rumah dinas (rumdin).

Indra menyebut anggota DPR bakal mendapatkan tunjangan untuk menggantikan pemberian rumah dinas. Nantinya, setiap anggota boleh mengelola tunjangan rumah sebagai ganti rumah jabatan yang dikembalikan ke negara. 

"Tidak ada pertanggungjawaban, mereka diberikan terserah, mau untuk sewa rumah, mau untuk nyicil rumah silakan. Jadi tidak ada pertanggungjawaban terkait kontraktual dengan pihak ketiga," katanya kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Oleh sebab itu, dia mengatakan saat ini mengingat kebijakan tersebut masih dalam kajian sehingga besaran tunjangan per anggota Dewan untuk pengganti rumah dinas belum ditentukan.

Indra mengatakan bahwa fokus DPR saat ini adalah agar rumah anggota Dewan dapat segera dikembalikan kepada negara.

"Jadi besarannya sekali lagi belum fix diputuskan, kami masih menunggu setelah terbentuknya AKD yang namanya BURT kami akan laporkan dan diskusikan. Nanti akan diputuskan bahwa di Jakarta besarannya berbeda-beda nanti akan jadi pertimbangan kami," ujarnya.

Di sisi lain, dia tak menampik bahwa saat ini DPR tengah melakukan survei rumah di sekitaran Senayan hingga Kebayoran untuk menentukan tunjangan pengganti rumah dinas bagi anggota DPR. 

Hasil survei tersebut, kata Indra, akan menjadi salah satu landasarn untuk kebutuhan tunjangan bagi anggota legislatif tersebut. Mengingat hingga kini belum ada jumlah pasti berapa tunjangan bagi anggota DPR terkait rumah dinas.

"Kami dari tim biro perencanaan di bawah deputi administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di sekitaran Senayan, Semanggi sampai dengan daerah Kebayoran. Bahkan juga di beberapa tempat, titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa," tuturnya.

Meski begitu, dia melanjutkan bahwa DPR melakukan survei secara adil dengan tak mengambil kisaran harga yang paling mahal atau terendah dari rumah dinas tersebut 

Sekjen DPR lebih memprioritaskan untuk mendapatkan patokan harga hunian layak dengan tiga kamar. Sehingga, dia menekankan bahwa membutuhkan kehati-hatian dalam penentuan jumlah tunjangan pengganti rumah dinas. Apalagi, setiap tahun, anggaran rumah dinas bakal terus berfluktuasi sehingga perlu adanya evaluasi mengikuti harga pasar.

"Ini adalah tingkat kehati-hatian kami sehingga untuk mulai dengan periode 2024-2029 sudah diputuskan diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan. Nanti tunjangan perumahan itu akan masuk ke dalam komponen gaji setiap bulan,” pungkas Indra.