Sentimen
5 Okt 2024 : 06.28
Informasi Tambahan
Event: Pilkada Serentak
Kab/Kota: Yogyakarta, Sleman, Bantul
Tokoh Terkait
Dugaan ASN Tidak Netral di Sleman, Pemerintah DIY Minta Segera Tindak Yogyakarta 5 Oktober 2024
Kompas.com Jenis Media: Regional
5 Okt 2024 : 06.28
Dugaan ASN Tidak Netral di Sleman, Pemerintah DIY Minta Segera Tindak
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com -
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta Pemerintah Kabupaten
Sleman
untuk menindak tegas dugaan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada.
"Saya sudah dengar saya juga dapat informasi, kalau itu saya kira pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan, pegawai manapun ya untuk segera diambil tindakan," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono saat ditemui di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (4/10/2024).
Beny mengatakan bahwa sudah ada komitmen tidak hanya untuk ASN tetapi juga sampai kalurahan untuk tetap netral pada Pilkada 2024.
"Kita sudah berkomitmen bersama, besok akan dideklarasikan untuk netralitas itu. Kita sudah sepakat (netral), kalau ada itu laporkan ke pembina kepegawaian," ujarnya.
Dia menyebut siapapun boleh melaporkan jika menemukan ASN yang tidak netral selama Pilkada 2024.
"Informasikan ke kami atau siapapun, agar tidak melebar. Merawat netralitas itu lebih susah," kata dia.
Menurut Beny, kewenangan untuk menindak ASN yang tidak netral berada di wilayah masing-masing.
"Secara administrasi nantinya Pak Gubernur yang melakukan tindakan hukum, itu sudah jelas. Kalau pegawai
sleman
ya Sleman (menindak), ke Bantul ya Bantul," jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sleman masih menunggu rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait laporan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2024.
ASN tersebut diduga membagikan suvenir berstiker calon bupati dan wakil bupati Sleman.
Laporan tersebut diterima
Bawaslu Sleman
yang kemudian meneruskan ke BKN. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman Budi Pramono mengatakan saat ini masih menunggu rekomendasi dari BKN pusat terkait dengan laporan tersebut.
"Ini nunggu nanti rekomendasi dari BKN seperti apa. Kan tidak langsung ke Kita. Nanti hasil BKN seperti apa," ujar Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman, Budi Pramono saat dihubungi, Senin (30/09/2024).
Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Sentimen: positif (84.2%)