Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam upaya meningkatkan permintaan pasar domestik, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong sejumlah program dilanjutkan di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka yang akan resmi dimulai pada 20 Oktober 2024 nanti.

Adapun sejumlah program tersebut seperti, rencana pemindahan pelabuhan barang impor ke pelabuhan di luar Pulau Jawa, dan usulan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif saat ditemui di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

"Misalnya Permendag 8/2024 itu direvisi. Kita revisi supaya permintaan pasar domestik itu bisa naik kembali, ya. Dan kemudian juga kita kencangkan perubahan pelabuhan masuk, pelabuhan impor," kata Febri.

Menurutnya, keputusan pemindahan pelabuhan barang impor perlu dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya. Namun demikian, sampai dengan saat ini pihak Kemenperin masih belum mendapatkan informasi terkait kapan kepastian ratas itu akan diselenggarakan.

Dia pun mendorong agar rencana pemindahan pelabuhan itu bisa dilakukan di pemerintahan berikutnya, di era Prabowo Subianto.

Ia menilai rencana pemindahan pelabuhan itu menjadi penting, karena itu sebagai salah satu upaya dalam mempercepat permintaan pasar domestik.

Meski demikian, lanjut Febri, hingga saat ini pihaknya belum membahas lebih lanjut terkait rencana tersebut kepada Tim Gugus Tugas Sinkronisasi atau Tim Transisi Prabowo-Gibran.

"Sebaiknya begitu (dilanjutkan era Prabowo), karena itu akan jadi booster. Di tim Transisi saya belum tahu informasi ya, tapi menurut kami itu yang penting dilakukan untuk meningkatkan permintaan domestik atas, terutama untuk industri di tujuh sektor itu, industri tekstil, industri pakaian jadi, industri aksesoris, industri alas kaki, industri tas, industri elektronik, industri kosmetik, begitu," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas memberi sinyal keputusan pemindahan pelabuhan barang impor ke luar Pulau Jawa baru akan dilaksanakan di pemerintahan berikutnya.

Katanya, saat ini usulan pemindahan pelabuhan itu masih dalam tahap diskusi antar pihak terkait, dan belum didiskusikan lebih lanjut ke Tim Gugus Tugas Sinkronisasi atau Tim Transisi Prabowo-Gibran.

"Belum, masih diskusi ya. Belum (dibahas dengan Tim Transisi), tapi kita sudah ada usulan," kata Zulhas saat ditemui di pabrik baja yang berlokasi di Kawasan Kp Bangkong Reang, Wangunharjo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (26/9/2024).

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pemindahan pelabuhan pintu masuk 7 komoditas barang impor baru akan diputuskan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini karena perlu adanya rencana yang matang untuk memindahkan pelabuhan tersebut ke luar Pulau Jawa.

"Iya di pemerintahan berikutnya. Sekarang yang rutin saja. Karena kita kan sekarang sudah nggak boleh lagi memutuskan yang strategis, apalagi usulan baru. Nanti lah di pemerintahan baru," jelasnya.

(dce)