Bisnis.com, JAKARTA - Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja menyatakan kelanjutan program Kartu Prakerja masih menunggu keputusan dari pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari menuturkan, pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang akan mengumumkan nasib dari program milik Jokowi tersebut. Dia juga belum mengetahui apakah akan ada perubahan skema dari program tersebut ke depannya.

"Saya tidak ingin 'kemajon', terlalu maju, jadi teman-teman tunggu saja nanti yang akan disampaikan pemerintahan baru," kata Denni dalam Media Briefing 5 Tahun Kartu Prakerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (2/10/2024).

Meski demikian, Denni bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terus mendiskusikan program yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja terkena PHK, dan/atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah saat ini terus mendorong kelanjutan program Prakerja.

Terlebih, isu yang berkembang saat ini adalah isu masalah pembukaan lapangan kerja hingga persoalan penurunan jumlah kelas menengah.

"Semuanya sangat relevan dan mestinya sangat positif untuk kita keberlanjutan," ujarnya.

Susi berharap, pemerintahan baru akan melanjutkan program yang telah memberikan manfaat berupa pelatihan dan insentif kepada 18,9 juta penerima sejak 2020 hingga menjelang akhir 2024 ini.

Untuk diketahui, Program Kartu Prakerja lahir melalui Perpres No. 36/2020. Jajaran Direksi Manajemen Pelaksana diangkat tanggal 17 Maret 2020. Hanya 1 hari setelah kebijakan PSBB, gelombang pertama dibuka 11 April 2020 dan menyerap 168.000 penerima.

Prakerja menjadi bagian Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19. Seiring dengan berakhirnya pandemi, mulai tahun 2023 Prakerja diimplementasikan dengan skema normal.

Setiap peserta memperoleh manfaat berupa beasiswa pelatihan sebesar Rp3,5 juta yang bisa dimanfaatkan untuk mengikuti berbagai pelatihan baik moda webinar, tatap muka, maupun pembelajaran mandiri, yang tersedia di ekosistem Prakerja.

Sebelumnya dalam pemberitaan Bisnis, PMO mengungkapkan pihaknya tengah menyusun anggaran Prakerja untuk tahun anggaran 2025 sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Komite Cipta Kerja.

“Kami memang sedang menyusun anggaran 2025, tapi kami tetap menunggu arahan untuk 2025 apakah program Prakerja nanti akan skema seperti apa,” jelas Direktur Pemantauan dan Evaluasi Prakerja Cahyo Prihadi, (15/5/2024).