Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintahan Prabowo-Gibran berencana mendorong hilirisasi nikel secara berkelanjutan sebagai salah satu strategi mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Indonesia merupakan negara penghasil dan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Energi DPR, menyebutkan bahwa dari total 130 juta ton cadangan nikel dunia, 55 juta ton atau sekitar 42% di antaranya berada di Indonesia. Pada 2023, ekspor nikel menghasilkan pendapatan sebesar Rp 106,59 triliun bagi Indonesia.

"Hilirisasi nikel yang berkelanjutan menjadi fokus utama kami untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Tantangan utama adalah memastikan proses hilirisasi ini bisa berjalan secara berkelanjutan di masa mendatang," ungkap Eddy Soeparno dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Setelah larangan ekspor nikel mentah diberlakukan mulai 1 Januari 2020, industri pengolahan hasil tambang, seperti smelter nikel, mulai bermunculan di Indonesia. Tim Prabowo-Gibran juga menegaskan peningkatan kapasitas smelter telah memberikan dampak signifikan terhadap produksi dan pasokan nikel Indonesia di pasar global.

Pada 2023, Indonesia menyumbang 55% dari total pasokan nikel dunia dan angka ini diperkirakan meningkat menjadi 64% pada 2024. Berdasarkan riset dari Katadata Insight Center, pasokan nikel Indonesia diprediksi akan terus tumbuh dan mendominasi pasar global selama 5-10 tahun ke depan.

Menurut Eddy, hilirisasi mineral, khususnya nikel, bukan hanya penting untuk meningkatkan nilai tambah, tetapi juga akan menjadi pendorong utama dalam transisi energi, terutama melalui ekosistem kendaraan listrik.

"Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin pasar global dalam hilirisasi nikel, termasuk dalam produksi baterai untuk kendaraan listrik. Hal ini sesuai dengan meningkatnya permintaan global terhadap kendaraan listrik," tambah Eddy.

Namun, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan untuk memastikan hilirisasi nikel dan transisi energi berjalan tidak hanya untuk tujuan ekonomi, tetapi juga harus mematuhi prinsip-prinsip ESG (environmental, social, and governance), khususnya dalam penggunaan energi yang ramah lingkungan. Salah satu fokus utamanya adalah mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga batu bara.